
Hanura: Deklarasi #2019GantiPresiden Sengaja Melanggar UU
Partai Hanura menilai deklarasi #2019GantiPresiden melanggar undang-undang menyusul banyaknya penolakan gerakan tersebut di sejumlah daerah. Kenapa?
Partai Hanura menilai deklarasi #2019GantiPresiden melanggar undang-undang menyusul banyaknya penolakan gerakan tersebut di sejumlah daerah. Kenapa?
Gelombang penolakan terjadi di sejumlah daerah terhadap acara bertajuk '#2019GantiPresiden'.
Ali Mochtar Ngabalin menganggap gerakan #2019GantiPresiden merupakan makar. Ngabalin menyebut acara tersebut kerap memakai modus pengajian.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengkritik keras gerakan #2019GantiPresiden. Gerakan tersebut menurutnya makar.
Partai NasDem menilai embel-embel kebebasan berpendapat digunakan secara keliru di balik gerakan #2019GantiPresiden. Apa maksudnya?
Musisi Ahmad Dhani kembali menjalani sidang lanjutan dugaan ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
PKB menilai gerakan #2019GantiPresiden mengandung unsur kebencian. Ini menyusul adanya penolakan terhadap deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah.
Deklarasi #2019GantiPresiden mendapat banyak penolakan di sejumlah daerah. PAN pun mempertanyakan kenapa gerakan tersebut diributkan.
Sejumlah deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa daerah mendapat penolakan. PSI menilai gerakan tersebut sebagai bentuk penyebaran kebencian kepada Jokowi.
Ketum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyebut #2019GantiPresiden sebagai gerakan banci karena tak memiliki arah pilihan yang jelas.