Dinas Pariwisata Provinsi Riau menerbitkan surat edaran kepada seluruh Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se- Riau. Surat nomor B/38/500.13.2/DISPAR/2025 tertanggal 4 Desember 2025 itu berisi soal langkah tegas Kesiapan Pengamanan dan Pemantauan Hari Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Surat Edaran ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pariwisata Nomor SE/5/HK.01.03/MP/2025. Poin utama yang menjadi perhatian adalah potensi ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Potensi ancaman bencana itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bencana alam, perubahan cuaca ekstrem, kelalaian pengelola tempat wisata maupun kelalaian pengunjung. Hal ini menjadikan aspek keselamatan dan keamanan sebagai prioritas tertinggi.
Plt Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Roni Rakhmat, menekankan kesadaran kolektif dari semua pihak sangat dibutuhkan. Ini adalah perhatian dan kesadaran kolektif untuk mengutamakan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam penyelenggaraan kegiatan wisata.
"Untuk menjamin kelancaran dan keselamatan selama periode libur Nataru, Dispar Riau mengeluarkan sedikitnya 14 poin langkah-langkah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Asosiasi Pariwisata, Pelaku Usaha, hingga Pengelola Destinasi Pariwisata. Masa pemantauan dan persiapan ini terhitung mulai 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026," ujar Roni Rahmat saat dikonfirmasi, Senin (8/12/2025).
Poin-poin krusial yang harus dipastikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota meliputi koordinasi intensif untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan di lokasi Daya Tarik Wisata (DTW). Selain itu, pemantauan perkembangan situasi destinasi pariwisata wajib dilakukan secara harian dan berkala.
Menurutnya, kesiapan petugas dan pengelola dalam pelayanan wisata juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Peningkatan Pelayanan dan Kerja sama Lintas Sektor. Selain aspek keselamatan, peningkatan kualitas pelayanan di lokasi wisata juga menjadi sorotan.
Dispar Riau meminta peningkatan pelayanan dan pengamanan, seperti kesediaan pemandu wisata, petugas informasi, dan balawisata di setiap DTW. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait juga ditekankan, termasuk dengan Rumah Sakit, Palang Merah Indonesia (PMI), Kepolisian, dan BASARNAS setempat.
"Hal ini bertujuan untuk memastikan respon cepat dan mitigasi risiko jika terjadi insiden yang tidak diinginkan. Aspek operasional dan keselamatan kerja menjadi perhatian wajib. Kami mewajibkan setiap pengelola memastikan dan menjalankan pelaksanaan SOP serta standar keselamatan secara ketat, tanpa terkecuali," kata Roni.
Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, Roni juga menyoroti masalah pengaturan parkir. Ia mengimbau kepada pengelola daya tarik wisata untuk mengatur dan mempersiapkan tempat parkir yang memadai.
"Pengaturan ini juga mencakup pengawasan terhadap tempat hiburan masyarakat yang berpotensi dipadati. Bagi daya tarik wisata yang bersinggungan dengan jalan arteri (jalan utama), kami minta untuk mempersiapkan kantong-kantong parkir sehingga tidak menyebabkan kemacetan di jalan utama," jelasnya.
Selain fokus pada keselamatan dan kelancaran, Dispar Riau juga mendorong kerja sama dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setempat. Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan kebutuhan wisatawan sekaligus meningkatkan perekonomian lokal.
Simak Video "Video: Arus Balik Libur Panjang, Kendaraan Padati Tol Cipularang"
(ras/afb)