.webp)
Gubernur Sumut (Gubsu) Bobby Nasution menyampaikan keinginan untuk menjadikan status kawasan Danau Toba menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Bobby menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.
"Kami sedang memperjuangkan Danau Toba agar bisa berubah dari Badan Otorita menjadi Kawasan Ekonomi Khusus," kata Bobby dalam keterangannya, Kamis (28/8/2025).
Selama ini, Badan Otorita memiliki keterbatasan aturan terkait masuknya investasi. Dengan KEK, Danau Toba akan menjadi kawasan yang besar secara ekonomi, dengan prinsip menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk itu Pemprov Sumut saat ini tengah merancang kajian akademiknya," kata Bobby.
Adapun upaya yang telah dilakukan Pemprov Sumut bersama dengan pemerintah kabupaten/kota, dan pihak lain terhadap Danau Toba, di antaranya pengembangan infrastruktur pariwisata, pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan lingkungan danau dan sekitarnya. Serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendidikan.
Selain itu, Bobby juga memaparkan mengenai potensi ekosistem penting di Sumut lainnya. Seperti ekosistem Batang Toru, Taman Nasional Gunung Leuser, dan Taman Nasional Batang Gadis adalah ekosistem Sumut yang memiliki habitat satwa dilindungi dan berperan penting terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Ekosistem hutan tersebut juga berperan dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Anggota DPR RI Nasril Bahar mengaku tertarik dengan ide kawasan Danau Toba menjadi KEK. Saat ini di Indonesia sudah ada beberapa KEK khusus pariwisata. Menurutnya Danau Toba memiliki potensi yang besar.
Sementara itu Anggota DPR RI Siti Mukaromah menyebut Sumut memiliki potensi wisata yang luar biasa. Namun menurutnya yang terpenting saat ini adalah bagaimana membangun ekosistem kepariwisataan tetap dengan menjaga ekologi yang berkelanjutan.
Turut hadir pada kunker tersebut Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah, Kepala Dinas LHK Sumut Heri Marpaung, Kepala Dinas PUPR Sumut Hendra Dermawan, dan Kepala OPD Pemprov Sumut lainnya.
(afb/afb)
