Pj Walkot Pekanbaru Hadiri Penyerahan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan

Pekanbaru -

Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa hadir langsung dalam seremoni Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Kinerja Tahun Berjalan. Insentif Fiskal yang diterima ini untuk Kategori Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Percepatan Belanja Daerah dan Insentif Desa Tahun Anggaran 2024.

Kota Pekanbaru menjadi salah satu penerima insentif fiskal bersama 13 daerah lainnya di Indonesia. Acara sendiri berlangsung di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Lantai M, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Penyerahan insentif fiskal ini dalam rangka mengapresiasi kinerja dan prestasi daerah yang telah berkontribusi dalam upaya penggunaan produk dalam negeri dan percepatan belanja daerah serta bagi desa berkinerja baik di tahun anggaran 2024. Kementerian Keuangan akan melaksanakan kegiatan penyerahan Insentif Fiskal dan Insentif Desa terpilih.

Kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal dengan tema 'Optimizing Fiscal Decentralization for Pathway to Promote Growth, Wellbeing, and Convergence'. Ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) Ke-78.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melibatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan cara kreatif dalam meningkatkan kapasitas fiskal. Menurutnya, upaya tersebut diperlukan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat.

"Di sinilah teman-teman kepala daerah, kita berharap tidak hanya menjadi birokrat minded. Tapi juga menjadi entrepreneur minded, karena memerlukan kreativitas dan inovasi," ujar Mendagri dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9/2024).

Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024 bertajuk 'Optimizing Fiscal Decentralization: Pathway to Promote Growth, Wellbeing, and Convergence'. Acara digelar di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan.

Tito menjelaskan, dalam pengamatannya kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai dengan PAD yang lebih tinggi dibandingkan yang diperoleh dari dana transfer pusat.

Sedangkan kapasitas fiskal sedang yakni antara PAD dengan dana transfer pusat cenderung seimbang. Sementara kapasitas fiskal lemah yaitu ketika Pemda cenderung bergantung pada pemasukan yang diperoleh dari dana transfer pusat.

Mendagri mengimbau daerah dengan kapasitas fiskal lemah untuk menerapkan sejumlah strategi dalam memperkuat kapasitas fiskalnya. Di antaranya melakukan efisiensi belanja anggaran dan program, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi digital.

Berikutnya dengan menerapkan mindset lebih kreatif dan inovatif. Dalam konteks tersebut, perlu dibangun iklim kompetitif antar-kepala daerah agar semakin inovatif dalam meningkatkan PAD.

"Biarkan mereka (kepala daerah) berkompetisi satu sama lain, apalagi menggunakan sistem Pilkada langsung, di mana rakyat bisa menilai," katanya.

Selengkapnya di Halaman Berikutnya...

Mendagri juga menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati atas segala dukungan dalam menjalankan peran pembinaan dan pengawasan kepada Pemda. Menurut Mendagri, selama ini Sri Mulyani telah banyak membantu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjalankan peran tersebut, khususnya melalui instrumen keuangan.

"(Atas) kerja sama Ibu dan Kemendagri selama ini saya mengucapkan terima kasih. Kita bisa mendorong teman-teman (Pemda) dan selamat kepada teman-teman yang mendapatkan reward hari ini," katanya.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut Mendagri dan Menkeu Sri Mulyani diperkenankan menyerahkan sejumlah penghargaan secara simbolis kepada pemerintah desa dan Pemda. Adapun penghargaan tersebut yakni Insentif Desa Tahun Anggaran (TA) 2024 dengan kategori Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Desa. Kemudian Penghargaan Alokasi Insentif Fiskal TA 2024 Kinerja Tahun Berjalan dengan kategori Kinerja Percepatan Belanja Daerah.