.webp)
"Mantap mencapai target pembangunan dalam kondisi makro ekonomi yang baik dan dilakukan selaras dalam kondisi aman dan tertib. Ini perlu dilakukan mengingat keberagaman masyarakat Sumatera Utara," kata Fatoni melalui keterangannya, Jumat (26/7/2024).
Fatoni mengatakan ada sejumlah program prioritas guna mewujudkan 'Sumut Mantap dan Harmoni'. Program itu di antaranya, yakni menyukseskan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024, penyelenggaraan pilkada serentak, pengendalian inflasi, penurunan pravelensi stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, penanggulangan bencana dan penanganan penyalahgunaan narkoba.
Dia menyebut hal ini merupakan bagian dari 111 indikator keberhasilan Pj gubernur yang menjadi tuntutan pemerintah pusat. Untuk itu, menurutnya, dibutuhkan gerakan serentak oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi target-target tersebut.
"Perlu dilakukan kerja sama dan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota bersama Forkopimda, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, bergerak membangun serentak dan membangkitkan kebanggaan sebagai warga Sumatera Utara," ujarnya.
Agus Fatoni menjelaskan terdapat perubahan signifikan terkait inflasi di Sumut selama dirinya menjabat sebagai Pj Gubernur. Inflasi pada Mei sebesar 4,26% menjadi 3,35% pada bulan Juni atau turun 0,91%. Menurutnya, prestasi tersebut harus terus dipertahankan dengan menjaga kestabilan keamanan dan ekonomi.
Kemudian, terkait pelaksanaan pilkada serentak, dia menegaskan untuk menciptakan pilkada aman, tertib dan damai serta sesuai dengan regulasi. Tak hanya itu, sinergi antara OPD, Forkopimda, dan stakeholder lainnya juga sangat penting.
Tak hanya itu, kata Fatoni, menjaga netralitas ASN, kelancaran distribusi logistik, monitoring perkembangan politik, mitigasi konflik sosial, sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat juga perlu dijaga.
"Tentunya harus berdasarkan regulasi, sinergi dengan OPD, Forkopimda dan stakeholder, memantau perkembangan politik, menegakkan netralitas ASN, kelancaran distribusi logistik, deteksi dini kemungkinan konflik sosial, sosialisasi, memberi pendidikan politik ke masyarakat dan yang terpenting adalah mempercepat penyaluran anggaran untuk kebutuhan KPU, Bawaslu dan keamanan," pungkasnya.
(astj/astj)
