Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara menyoroti soal masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia. Ia berpendapat perlunya penguatan patroli laut di perbatasan.
"Ini berkaitan dengan sistem pengamanan perbatasan kita. Karena wilayah Indonesia kepulauan, artinya potensi untuk masuk secara ilegal sangat besar," kata Dedi, Sabtu (6/1/2024).
Misalnya, lanjut Dedi, Pulau Sumatera yang berbatasan dengan Samudera Hindia serta Selat Malaka, dan menjadi pintu masuk dari berbagai negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kekuatan pertahanan negara perlu diprioritaskan di wilayah perairan, guna meminimalisasi adanya tindak penyelundupan atau perdagangan orang, antar negara," ucapnya.
Baginya, kedatangan para pengungsi Rohingya pada penghujung Desember 2023 lalu patut dijadikan pelajaran. Sebab, mau tidak mau, harus menjadi urusan bangsa ini.
"Kalau sudah masuk ke sini (Indonesia), mereka (pengungsi) biasanya akan kita tampung, sampai dikembalikan ke tempat asalnya, atau dikirim ke negara ketiga tempat relokasi," sebutnya.
"Tidak mungkin kita biarkan, 157 orang tanpa makan di negara kita. Itu juga kenapa, banyak yang senang datang ke Indonesia. Karena budayanya yang ramah," sambungnya.
Bahkan sebelum pemerintah turun tangan, lanjutnya, masyarakat sudah bergotong-royong menyiapkan penampungan sementara, sampai memberi para pengungsi tersebut makan.
Karena itu, ia menilai kejadian pengusiran pengungsi Rohingya dari Aceh oleh sejumlah mahasiswa, tidak bisa dipandang sebagai penolakan masyarakat.
Mengingat sejak 2015 silam, provinsi Aceh sudah menerima ribuan orang yang datang saat tragedi genosida di Myanmar pada etnis Rohingya.
Penanganan cepat oleh pemerintah setempat menurutnya sangat dibutuhkan. Namun di sisi lain, langkah menampung para pengungsi itu memerlukan biaya yang tidak terduga.
Baca juga: Satu Lagi Harimau Sumatera di Medan Zoo Mati |
Sementara kemungkinan alokasi anggaran untuk itu tidak ditampung di APBD, baik provinsi maupun kabupaten.
"Kita patut berterima kasih kepada masyarakat di Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang yang sukarela memberikan tempat penampungan sementara. Juga Pemkab Deliserdang dan Pemprov Sumatera Utara untuk penanganan pengungsian ini," ujarnya.
Dedi pun berharap, pihak UNHCR selaku organisasi dunia yang menangani masalah pengungsi ini segera menyiapkan skema untuk para pengungsi Rohingya ini.
Hal tersebut guna menghindari adanya gejolak di masyarakat setempat, mengingat ada beberapa temuan dugaan tindak pidana penyelundupan manusia oleh kepolisian.
(nkm/nkm)