.webp)
PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung soal adanya intervensi dari 'Partai Cokelat' di Pilkada 2024 di wilayah Sumut. PDIP menyebut kelompok ini bisa mengarahkan pemerintah mulai dari Pj kepala daerah hingga kepala desa.
Hal ini diutarakan Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon. Awalnya PDIP bercerita soal hasil calon yang mereka usung di Pilkada se-Sumut.
"Di tengah upaya sistematis untuk menenggelamkan PDI Perjuangan Sumut hari ini bisa membuktikan bahwa banteng di Sumut masih tetap kokoh berdiri dan berhasil menggagalkan upaya upaya sistematis untuk menghancurkan PDI Perjuangan," kata Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rapidin menyebut jika calon yang mereka usung di Pilkada Nias Selatan, Nias Barat, Nias, Gunung Sitoli, Nias Utara, Tapteng, Humbang Hasundutan, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Selatan, Langkat, Deli Serdang dan Pakpak Barat menang. Menurutnya, masih ada beberapa daerah lain selain yang dijelaskan di atas yang masih mereka perjuangkan.
"Namun masih ada beberapa daerah yang terus kita upayakan dan diperjuangkan mengingat tingkat masifitasnya kecurangan yang terjadi, ditambah dengan adanya bencana alam, namun kita masih berkoordinasi dengan DPP terkait hal ini," tuturnya.
Setelah itu barulah Rapidin menyinggung soal keberadaan 'Partai Cokelat'. Rapidin menyampaikan hal itu saat menyoroti buruknya penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan Tahun 2024.
"Intervensi bisa kita lihat bagaimana masifnya partai cokelat dalam mengarahkan aparat pemerintahan, mulai dari Pj Kepala Daerah, Camat, Kepala Desa hingga para ASN, dan ini sangat kasat kita lihat di lapangan, dan saya meyakini bahwa Pilkada 2024 merupakan Pilkada terburuk dari Pilkada yang pernah ada. Dimana kekuasaan tidak malu-malu lagi melanggar etika moral dalam mengendorse calon dari pihak mereka," ungkap anggota DPR RI itu.
Rapidin menyebut pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Dia juga menyebut jika DPD akan berkoordinasi dengan DPP PDIP terkait hal itu.
"Evaluasi tentu akan kita lakukan dan kita juga akan berkoordinasi dengan DPP untuk mengambil langkah-langkah yang harus diambil untuk menyikapi banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada kali ini," sebut mantan Bupati Samosir ini.
Polda Sumut Bantah Terlibat
Polda Sumut merespons terkait 'Partai Cokelat' yang dikaitkan dengan kepolisian yang disebut-sebut ikut memenangkan kandidat di Pilkada 2024. Polda Sumut membantah terlibat politik dan menyebut bersikap netral.
"Polda Sumut netral dan tidak melakukan politik praktis dalam setiap kontestasi Pilkada 2024," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi.
Hadi menyebut ada sejumlah aturan yang mengatur bahwa setiap anggota Polri harus netral. Netralitas itu, kata Hadi, juga kerap disosialisasikan kepada seluruh anggota polri. Mantan Kapolres Biak Papua itu menyebut pihaknya fokus pada pengamanan Pilkada, bukan ikut berpolitik.
"Polri secara terus menerus melakukan sosialisasi kepada personel melalui berbagai platform media sosial yang dimiliki guna terhindar dari sikap tidak netral, seperti cara berfoto agar tidak menampilkan pose yang menunjukkan simbol-simbol peserta pemilu seperti nomor urut dan sebagainya. Tugas Polri memberikan pengamanan dan memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat," pungkasnya.
(afb/afb)
