.webp)
Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) nomor urut 2 Edy Rahmayadi mengaku heran kenapa bus listrik yang dinilai Edy dari pemerintah pusat langsung ke Pemkot Medan tanpa melalui Pemprov Sumut. Rivalnya, Bobby Nasution membantah pernyataan Edy, dia menegaskan jika bus listrik bukan dari pemerintah pusat.
Bobby mengatakan jika bus listrik itu dicari sendiri investornya oleh Pemkot Medan. Bukan seperti tudingan Edy yang menilai bus listrik diberikan oleh pemerintah pusat.
"Kalau yang tadi Pak, kalau boleh Pak yang tadi, bus listrik itu bukan dari pusat Pak, Kami pemerintah Kota Medan kerja sama dengan pihak swasta Pak, bukan dari pemerintah pusat, harus kami serahkan ke provinsi, baru ke provinsi baru ke kota medan, enggak. Kami kerja sama sendiri Pak, Kami cari sendiri, kami cari investornya sendiri untuk masuk di Kota Medan," kata Bobby Nasution saat debat, Rabu (6/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cagubsu nomor urut 1 ini pun menyinggung jika bus listrik itu mau diserahkan melalui Pemprov Sumut, harus baik-baik ke Wali Kota Medan. Bobby sendiri merupakan Wali Kota Medan, sedangkan Edy Rahmayadi saat itu menjadi Gubernur Sumatera Utara.
"Kalau mau diserahkan provinsi ya, ngomong baik-baiklah Pak sama wali kota ya Pak," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Bobby Nasution pamer bus listrik di Medan yang digagas oleh dirinya saat menjabat Wali Kota Medan. Rivalnya, Edy Rahmayadi pun mengaku heran kenapa bus listrik yang dinilai Edy dari pemerintah pusat langsung ke Pemkot Medan tanpa melalui Pemprov Sumut.
"Terima kasih, saya tahu ada 9 bus listrik di Kota Medan ini harusnya penyerahannya dari Jakarta itu gubernur yang diajak di situ, dari gubernur diserahkan ke wali kota dan ditentukan ada kerjasama yang harus di selesaikan dan pada akhir menjadi suatu keributan dan kendaraan itu sampai sekarang belum terselesaikan," kata Edy Rahmayadi saat sesi debat, Rabu (6/11).
Edy menilai jika 20 persen masyarakat dari Kecamatan Medan Johor yang menggunakan bus listrik itu karena lebih cepat naik kendaraan lain. Edy menilai perlu kajian bukan hanya pengadaan kendaraan.
"Yang kedua kendaraan listrik yang disebut itu dari Johor di hanya 20 persen yang menggunakan kendaraan tersebut, kenapa karena lebih cepat menggunakan kendaraan yang lain dari pada menggunakan bus listrik tersebut, ini perlu kajian bukan hanya sekedar mengadakan kendaraan, semua bisa kita lakukan," ucapnya.
Jalan di Medan disebut masih ada jalan yang rusak. Edy menilai Kota Medan masih perlu perbaikan, bupati dan wali kota harus mendengarkan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
"Jalan-jalan yang rusak, jalan yang rusak adalah masih di lingkup kota Medan, karena bus listrik hanya berputar di kota Medan, Kota Medan masih perlu perbaikan jalan itulah yang harus di selesaikan kedepan, jadi semua dengarkan lalu gubernur, bupati, wali kota bahwa gubernur adalah pusat di daerah," tutupnya.
Untuk diketahui, debat kedua dilaksanakan pada Rabu (6/11) malam di salah satu hotel di Medan. Debat kedua Pilgub Sumut ini membahas tema 'Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan'.
(afb/afb)
