Bahas TPPO, Ini Pandangan 2 Paslon Walkot Batam di Debat Pilkada

Pilkada Sumatera Utara

Kenali Kandidat

Pilkada Batam 2024

Bahas TPPO, Ini Pandangan 2 Paslon Walkot Batam di Debat Pilkada

Alamudin Hamapu - detikSumut
Sabtu, 02 Nov 2024 11:30 WIB
Ilustrasi
Foto: Dok.Detikcom
Batam -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam menggelar debat perdana Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam pada Jumat malam. Acara yang digelar di AP Premier Hotel, Batu Ampar, Batam ini diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Nuryanto-Hardi Selamat Hood dan Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra.

Pada segmen kedua, kedua paslon membahas pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Calon Wali Kota Batam nomor urut 1, Nuryanto, menegaskan bahwa pihaknya akan mempersiapkan dukungan regulasi dan alokasi anggaran untuk pemulihan korban TPPO, terutama perempuan dan anak. Ia juga berjanji untuk melibatkan semua elemen masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk penanganan TPPO, pemerintah yang baik akan mempersiapkan regulasi yang ada. Batam sudah memiliki perda, dan kami akan melaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Kami juga akan melibatkan seluruh elemen untuk pencegahan," kata Nuryanto, Jumat (1/11/2024).

Selain itu, Nuryanto menambahkan bahwa dirinya dan Hardi akan memanfaatkan sistem digitalisasi dalam pengawasan TPPO dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mereka juga berencana untuk bekerja sama dengan penegak hukum agar pelaku TPPO bisa ditindak tegas.

ADVERTISEMENT

"Kemudian, digitalisasi akan kami gunakan untuk monitoring dan mencegah TPPO. Kami akan lakukan tindakan tegas bagi pelaku," ujarnya.

Setelah penjelasan Nuryanto, Calon Wali Kota Batam nomor urut 2, Amsakar Achmad, mempertanyakan komitmen pasangan Nuryanto-Hardi dalam membangun komunikasi lintas sektor untuk menciptakan keamanan yang menyeluruh.

"TPPO adalah kejahatan yang terstruktur. Bagaimana upaya paslon nomor urut 1 untuk membangun keamanan dan koordinasi lintas sektor?" tanya Amsakar.

Menanggapi hal itu, Nuryanto menyebut bahwa dalam penindakan hukum perlu adanya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum bagi korban, khususnya perempuan dan anak.

"Dalam penindakan hukum, kita libatkan seluruh stakeholder dan beri tindakan tegas kepada pelaku. Kami juga akan memberikan jaminan dan kepastian kepada perempuan dan anak, serta melibatkan seluruh elemen, khususnya LSM dan aktivis yang peduli terhadap kasus ini," jelasnya.




(mjy/mjy)

Agenda Pilkada 2024

Peraturan KPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
2024
22 September 2024
Penetapan Pasangan Calon
25 September 2024- 23 November 2024
Pelaksanaan Kampanye
27 November 2024
Pelaksanaan Pemungutan Suara
27 November 2024 - 16 Desember 2024
Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Berita Terpopuler


Hide Ads