.webp)
Laporan disampaikan tim yang pimpin oleh Megawati Matondang. Ada 6 tim advokasi datang untuk menyerahkan bukti-bukti dari dugaan tindak pidana terstruktur, sistematis dan masif (TSM) untuk 'menyuntik modal' ke calon gubernur dan wakil gubernur Riau.
"Hari ini kami membuat laporan pengaduan terkait dugaan adanya oknum ASN yang memberikan dukungan secara TSM, yang kami duga TSM dan lebih dari itu," kata Megawati saat ditemui di Mapolda, Jumat (27/9/2024).
Megawati mengungkap ada ASN secara terang-terangan mengumpulkan dana dari beberapa kepala sekolah. Termasuk ikut menggalang dukungan dari kepala dinas demi kepentingan paslon tertentu.
"Kami saat ini belum bisa sebutkan nama atau inisialnya sampai nanti ada dari saksi kita dipanggil ke sini (Polda Riau) baru kami bisa ungkap. Ada bukti transfer kepada si pengumpul yang akan ditujukan untuk kepentingan paslon tertentu," katanya.
Adapun nominal dana yang dihimpun oleh ASN tersebut mencapai ratusan juta. Dana itu dikumpulkan dari beberapa kepala sekolah yang kini masib menjabat dan aktif sebagai ASN.
"Tergantung ya, ini ada kepala sekolah. Ada yang Rp 200 juta. Tapi ada bukti transfer kita dapatkan hanya beberapa. Ada memberikan secara tunai, yang bukti transfer itu ada Rp 20 juta, Rp 10 juta," kata Megawati.
Bukan hanya Disdik saja, ada dugaan kita juga dari kepala BKD yang menghimpun dari beberaoa kepala dinas untuk, itu tidak ngumpul uang. Tapi mengumpulkan dukungan kepada oasangan calon tertentu. Semua ASN, makanya kita ke pidana umum," katanya.
Megawati menilai ada pelanggaran hukum yang dilakukan ASN secara gambalang di kasus tersebut. Untuk itu, tim advokasi paslon nomor urut 1 itu melaporkan pejabat yang diduga terlibat untuk menghimpun dana tersebut.
"ASN kan tidak boleh berpihak dan ini tentu masuk ke tindak pidana umum. Kita bukan tindak pemilu, tapi pidana umum. Kami tidak melaporkan kepala sekolah, tapi kita harapkan mereka bisa jadi saksi yang kami lapor pimpinan yang menghimpun dana ini," katanya.
Baca juga: Ini Nomor Urut 3 Paslon Pilgub Riau |
Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto mengaku pihaknya masih akan berkoordinasi. Khususnya dengan Bawaslu setelah laporan pengaduan dilayangkan ke Ditreskrimum Polda Riau.
"Aduan itu memang terkait pelanggaran pemilu, jadi kami koordinasi nanti Bawaslu secara aturan. Ya surat masuk tidak bisa kita tolak, tetapi nanti kita koordinasi sama Bawaslu," kata Anom.
(ras/dhm)
