Sebanyak 15 juta batang rokok ilegal berbagai merek dimusnahkan bea cukai. Rokok tanpa pita cukai itu merupakan hasil penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau yang membawahi KPPBC Teluk Bayur, Parjiya mengatakan, total nilai barang khusus rokok ilegal yang dimusnahkan adalah sebesar Rp 22,1 miliar. Dari peredaran rokok ilegal itu, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 14,6 miliar.
"Itu terdiri dari penerimaan cukai, kemudian pajak rokok, juga BPN hasil tembakau. Artinya, pada saat rokok ini berhasil masuk ke pasaran, maka negara ini dirugikan sebesar Rp 14,6 miliar," ujar Parjiya kepada wartawan di Padang, Kamis (31/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain rokok ilegal, barang ilegal yang dimusnahkan lainnya juga terdapat minuman mengandung ethanol atau etil alkohol sebanyak 12,79 liter serta 4 koli pakaian dan 214 kosmetik.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada KPBC Teluk Bayur dan jajaran yang terus bahu membahu dan bersinergi. Sinergi ini sudah terbentuk dari kolaborasi dari aparat penegak hukum. Agenda (pemusnahan)ini merupakan momen kita bersama, karena dari survei rokok ilegal terakhir di tahun 2024, dari 100 persen rokok yang beredar di pasaran 6,8 persen adalah rokok ilegal," sambung Parjiya.
Ia menjelaskan rokok-rokok ilegal yang beredar tersebut menggunakan bermacam modus. Mulai dari tanpa pita bea cukai, pita cukai palsu hingga pita cukai bekas serta tidak tepat peruntukan.
"Artinya rokok dengan tar pita cukai yang tinggi tapi ditempel dengan pita cukai yang rendah. Semuanya itu melanggar peraturan undang-undang cukai," tegasnya.
Parjiya menyebutkan Sumbar salah satu provinsi yang tidak memiliki pabrik hasil tembakau. Maka itu, Sumbar menjadi daerah pasar untuk peredaran rokok ilegal.
"Dari data kami, di Sumbar tidak ada pabrik hasil tembakau. Artinya Sumbar merupakan daerah pasar. Sehingga kami berharap sinergitas bersama aparat penegak hukum untuk menekan peredaran rokok ilegal ke angka 3 persen," kata dia.
Dari target nasional, lanjut Parjiya, pemasukan negara khusus untuk cukai hasil tembakau sebesar Rp 230 triliun. Dengan tercapainya target ini nantinya, maka dapat mendukung penguatan bagi pemerintah provinsi dalam memberantas rokok ilegal.
(afb/afb)