.webp)
Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman terkait kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Polisi menggeledah 'kantor satelit' oknum pegawai Komdigi yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Salah satu pegawai Komdigi yang menjadi tersangka dugaan judi online dihadirkan dalam penggeledahan ini. Pegawai tersebut mengaku seharusnya melakukan pemblokiran terhadap 5.000 situs judi online, namun, justru ada 1.000 situs yang 'dibina' alias tak diblokir.
"Hasil kloning rata-rata berapa?" tanya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, saat penggeledahan kepada tersangka, dikutip dari detikNews, Jumat (1/11/2024)..
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"5.000, Pak," jawab tersangka.
"5.000 web? Tapi yang diblokir berapa?" tanya Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Rovan.
"Tergantung Pak, setelah didatakan. Dari 5.000 situs itu tergantung (diblokir atau tidak) Pak, karena ada yang bisa masuk ada yang nggak," kata tersangka.
"Maksudnya gimana?" tanya AKBP Rovan.
"Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya 'dibina' Pak," jawab tersangka.
Polisi kemudian bertanya apa maksud situs dibina. Tersangka lantas menjelaskan situs itu akan dijaga agar tidak diblokir.
"Dibina? Maksudnya?" tanya Ade Ary.
"Dijagain Pak, supaya nggak keblokir," ucap tersangka.
Dapat Rp 8,5 juta Per Situs Judi Online yang 'Dibina'
Tersangka yang dihadirkan polisi saat penggeledahan 'kantor satelit' oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengaku mendapat Rp 8,5 juta dari setiap situs judi online yang 'dibina'.
"Setiap web itu kurang lebih Rp 8,5 juta," kata tersangka kepada polisi saat penggeledahan di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (1/11/2024).
Pegawai Komdigi yang menjadi tersangka ini seharusnya bertugas melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun, si pegawai justru disalahgunakan.
Oknum pegawai Komdigi tersebut tak memblokir situs-situs judi online yang ditemukan. Dia justru melakukan 'pembinaan' terhadap situs tersebut sehingga tak terblokir.
"Mereka melakukan penyalahgunaan, juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).
Tak Diketahui Kementerian
Polisi menggeledah 'kantor satelit' oknum pegawai Komdigi yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Oknum pegawai Komdigi yang terjerat kasus judi online mengaku membuat kantor tersebut tanpa sepengetahuan pihak Kementerian.
"Tidak ada, Pak, tidak ada (diketahui Kementerian). (Ide) saya sendiri," ungkap tersangka di 'kantor satelit' oknum pegawai Komdigi tersebut, di kawasan Galaxy, Bekasi, Jumat (1/11/2024).
Tersangka menyampaikan hal tersebut untuk menjawab polisi yang bertanya apakah kantor ini diketahui oleh pihak Kementerian tempat dia bekerja atau tidak. Tersangka pun mengungkap membuat 'kantor satelit' di luar pengetahuan pihak Kementerian dengan alasan akan lebih mudah untuk melakukan perekrutan dalam melancarkan aksinya.
"Karena kurang banyak Pak (pekerja di kantor), kalau di luar gini kan bisa kita hire," ungkap tersangka.
Tersangka juga menjelaskan telah mempekerjakan sejumlah orang dalam 'kantor satelit' ini. Mereka yang direkrut berperan sebagai operator dan ada sebagai admin.
"8 (orang operator) Pak, 4 orang adminnya," tutur tersangka.
Dia pun mengaku sebagai pihak yang memberikan gaji terhadap para pegawai yang dipekerjakan. Dia menjelaskan gaji yang diberikan Rp 5 juta per bulan.
"Saya sendiri Pak (yang gaji). Rp 5 juta (per bulan) Pak," sebut tersangka.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid juga telah buka suara soal salah satu pegawai di kementeriannya diamankan terkait kasus judi online. Meutya berkomitmen mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas judi online.
"Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen untuk mendukung penuh arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam memberantas segala bentuk aktivitas ilegal, termasuk judi online, yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa kita," kata Meutya kepada wartawan, Kamis (31/10).
Baca Selengkapnya di sini
(mjy/mjy)
