Balas Sindiran AHY Soal Hukum Tajam ke Lawan, PPP Ungkit Kasus Bank Century

Medan -

PPP membalas sindiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut penegakan hukum seolah-olah tajam ke lawan dan tumpul ke kawan. Kasus korupsi Bank Century dan Garuda Indonesia pada zaman pemerintahan Presiden SBY diungkit.

Waketum PPP Arsul Sani menyebut pidato AHY itu tidak tepat dikaitkan dengan penegakan hukum terkait korupsi.

"Jika bagian dari pidato AHY dalam Milad PKS tentang penegakan hukum yang seolah tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan itu terkait proses penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menkominfo Johnny Plate, maka saya menilai bahwa bagian pidato itu tidak pas dan tidak mencerminkan keadaan empirik penegakan hukum terkait kasus korupsi," kata Arsul dilansir dari detikNews, Senin (22/5/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan, tak tepat jika AHY menyebut penegakan hukum tajam ke lawan. Menurut Arsul, beberapa kasus korupsi yang melibatkan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) diungkap.

"Pertama, selama masa pemerintahan Jokowi ini, beberapa menteri lain dari 'partai kawan koalisi' yang juga menghadapi proses hukum dalam kasus korupsi. Kita sama-sama ingat kasus korupsi di periode Jokowi yang pertama ada Mensos yang sedang menjabat, yakni Idrus Marham yang juga diproses hukum," jelas Arsul.

"Kemudian pada tahun-tahun awal periode kedua Pak Jokowi, bahkan dua menteri sekaligus terkena proses hukum kasus korupsi, yakni Mensos Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo," kata dia.

Selain itu, Arsul menyebut anggota DPR dari partai koalisi Jokowi yang terlibat korupsi juga diusut. Arsul kemudian menyinggung dugaan korupsi Johnny G Plate.

"Di luar menteri, ada kasus korupsi politisi senior dan anggota DPR, Alex Noerdin, yang juga dari partai koalisi yang juga diproses hukum Kejagung. Kedua, Jhony Plate itu adalah dari partai yang masih ada dalam koalisi. Jadi bukan lawan politik. Pencapresan Anies Baswedan oleh NasDem tidak menjadikan NasDem adalah partai lawan politik," katanya.

Lebih lanjut, Arsul menyebut ada beberapa kasus korupsi yang terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang belum tuntas sampai saat ini. Salah satunya, kata Arsul, adalah kasus korupsi Bank Century.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya...

"Ketiga, yang terjadi justru menurut saya ada situasi sebaliknya di mana kasus-kasus korupsi yang terjadi di masa pemerintahan SBY malah belum tertuntaskan di periode pemerintahan sekarang. Contoh kasus korupsi bail-out Bank Century. Sampai dengan saat ini baru satu kasus saja yang diproses hukum atas nama Budi Mulia, padahal banyak nama-nama lain yang disebut dalam surat dakwaan kasus Budi Mulia sebagai turut serta atau pihak yang bersama-sama," katanya.

"Juga proses hukum kasus korupsi Garuda Indonesia yang ditangani Kejagung masih dalam proses namun belum masuk proses peradilan, padahal ini kasus yang berpotensi menyeret juga pihak-pihak di luar partai kawan koalisi," imbuhnya.

Sebelumnya, AHY menyoroti sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini. AHY menilai hukum saat ini tajam ke lawan, tumpul ke kawan.

"Banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan tumpul ke kawan," kata AHY saat sambutan di acara Milad ke-21 PKS, Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

AHY menyebut masalah ini sepatutnya tak terjadi di Indonesia. Pertama, mengamankan kawan politik dari proses hukum lantaran masuk kategori obstruction of justice atau upaya menghalangi penegakan hukum.

Selain itu, ia mengatakan ada pihak yang menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik dengan abuse of power alias penyalahgunaan kekuasaan.

"Sementara itu kualitas demokrasi mengalami kemunduran. We are on the verge of a serious democratic regression. Seperti di jurang. Sebentar lagi kita jatuh kepada demokrasi yang makin mundur ke belakang," ujarnya.