Adik Irwandi Yusuf Tersangka Korupsi Turnamen Tsunami Cup Segera Disidang

Aceh

Adik Irwandi Yusuf Tersangka Korupsi Turnamen Tsunami Cup Segera Disidang

Agus Setyadi - detikSumut
Selasa, 04 Okt 2022 14:31 WIB
Zaini Yusuf diserahkan kejaksaan ke pengadilan.
Zaini Yusuf diserahkan kejaksaan ke pengadilan. (Foto: Dok. Kejari Banda Aceh)
Banda Aceh -

Jaksa penuntut umum Kejari Banda Aceh melimpahkan dua tersangka dugaan korupsi turnamen Aceh World Solidarity Cup (AWSC) 2017 atau Tsunami Cup ke pengadilan. Salah satu tersangka adalah Muhammad Zaini atau Zaini Yusuf yang merupakan adik mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Kedua tersangka diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Selasa (4/10/2022). Kedua tersangka yakni Zaini Yusuf selaku pembina AWSC dan Mirza selaku bendahara.

"Setelah pelimpahan ini, hakim akan menetapkan hari sidang pemanggilan saksi-saksi dan terdakwa berikut juga kewenangan penahanan sudah beralih ke pada majelis hakim," kata Kasi Intelijen Kejari Banda Aceh Muharizal kepada wartawan.


Dia mengatakan, dalam kasus itu nama Zaini muncul dalam fakta persidangan atas terdakwa Moh Sa'adan dan Simon Batara. Keduanya telah divonis masing-masing 2 tahun penjara.

Menurut Muharizal, berdasarkan hasil penyelidikan diketahui sumber dana AWSC dari APBA Perubahan tahun 2017 pada Dispora Aceh sebesar Rp 3,8 miliar. Panitia pelaksana juga disebut mendapatkan dana dari sponsor, sumbangan pihak ketiga serta penjualan tiket sebesar Rp 5,4 miliar.

"Penyimpangan anggaran AWSC tahun 2017 mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 2,8 miliar berdasarkan LHP BPKP Perwakilan Aceh," jelas Muharizal.

Zaini ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (7/9) lalu. Zaini diduga ikut menikmati uang penyimpangan anggaran AWSC sebesar Rp 730 juta.

Sementara Mirza juga ditetapkan sebagai tersangka pada 7 September lalu. Menurutnya, Mirza ditetapkan sebagai tersangka karena penerimaan dan pengeluaran uang untuk kegiatan AWSC tidak dilakukan sesuai standar baku pengelolaan keuangan. Penggunaan anggaran juga disebut tidak didukung bukti relevan.

"Pengeluaran tidak memperhatikan usulan anggaran yang telah dibuatkan sebagaimana tujuan anggaran, transaksi atau pembiayaan tidak sesuai dengan prosedur baku dan lain sebagainya sehingga menyebabkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 2,8 miliar berdasarkan LHP BPKP Perwakilan Aceh," ujarnya.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.



Simak Video "Kades di Toraja Ditahan Kejari, Diduga Korupsi Dana Desa Nyaris Rp 1 M"
[Gambas:Video 20detik]