.webp)
Ratusan warga Panai Hulu, Labuhanbatu, Sumatera Utara menggelar unjuk rasa menuntut perbaikan jalan rusak di daerah mereka. Selain berorasi, massa juga mewarnai aksinya ini dengan menanam puluhan pohon di sepanjang jalan yang rusak.
"Kondisinya sudah sangat parah, sudah cukup membahayakan, sudah sangat sering menyebabkan terjadinya kecelakaan. Karena itu kami juga lakukan aksi penanaman 1.000 pohon," kata kordinator aksi massa tersebut, Edi Syahputra Ritonga, kepada detikSumut, Kamis (22/9/2022), usai melakukan aksinya.
Edi mengatakan jalan yang rusak itu berstatus sebagai jalan provinsi. Lokasinya mulai dari simpang Ajamu hingga Sungai Pinang, dengan panjang sekitar 5 kilometer.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Warga di Labuhanbatu, Sumut menanam 1.000 pohon di jalan rusak. (Foto: Istimewa) |
Edi menyebut perawatan (perbaikan) terhadap jalan tersebut terakhir kali dilakukan pada tujuh tahun yang lalu. Sejak itu hingga kini pemerintah tak pernah lagi melakukannya.
Kerusakan jalan ini, disebut Edi, mulai terjadi sejak tiga tahun yang lalu. Di mana dalam setahun terakhir, tingkat kerusakannya menjadi semakin parah, hingga sering menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
"Memang kebanyakan truk yang terbalik. Tapi seminggu yang lalu, sudah ada warga yang menjadi korban setelah terkena muatan truk yang terbalik itu," kata Edi.
"Karena itu kami mohon agar Bapak Gubernur Edi Rahmayadi mau mendengar suara kami ini dan segera memperbaiki jalan yang rusak ini. Tolong Pak, sebelum jatuh lebih banyak korban," sambungnya.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh ratusan warga Panai Hulu, di Simpang Tiga depan Pabrik Kelapa sawit milik PTPN IV, Ajamu.
Dalam aksinya warga menyerahkan surat pernyataan sikap mereka kepada seorang anggota DPRD Labuhanbatu, Mbelin Juahta Tarigan.
Kepada Mbelin, warga meminta agar menyampaikan aspirasi mereka ini kepada Gubernur Sumut Edi Rahmayadi.
"Secara pribadi saya juga berharap agar pemerintah provinsi mendengar aspirasi masyarakat ini. Karena itu surat pernyataan ini akan saya serahkan kepada pimpinan DPRD dan mereka nantinya yang akan berkomunikasi secara resmi dengan pemerintah provinsi," kata Mbelin.
(astj/astj)
