Berita Nasional

Kasus Korupsi PT Duta Palma Diduga Rugikan Negara Rp 78 Triliun

Tim detikNews - detikSumut
Selasa, 02 Agu 2022 07:07 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Pekanbaru -

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman dan pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi tersangka. Tak main-main, kerugian yang ditimbulkan dari kasus itu diduga mencapai Rp 78 triliun.

"Menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar Rp 78 triliun," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin seperti dikutip dari detikNews, Selasa (2/8/2022).

Burhanuddin mengatakan kerugian negara itu diduga diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Thamsir saat masih menjabat Bupati. Sebab Raja Thamsir telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan seluas 37.095 hektare kepada lima perusahaan.


"Bahwa Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau atas nama RTR periode 1999-2008, secara melawan hukum telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan di Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 ha kepada lima perusahaan," kata Burhanuddin.

Izin lokasi dan usaha itu diberikan Thamsir kepada PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani. Kelima perusahaan itu belakangan diketahui milik Surya Darmadi.

Setelah dapat izin, izin itu digunakan Surya Darmadi untuk membuka perkebunan dan produksi kelapa sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari KLHK tanpa ada hak guna usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional.

"Izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan dipergunakan oleh SD dengan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit," katanya.

Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat ulah kedua tersangka juga menjadi catatan sejarah. Sebab, nilai kerugian Rp 78 triliun itu adalah tertinggi di putaran kasus korupsi.

Berikut ini lima kasus megakorupsi yang dirangkum detikSumut hingga Selasa (2/8/2022):

1. Kasus Lahan Duta Palma

Jaksa Agung St Burhanuddin menyebut kerugian keuangan dan perekonomian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 78 triliun. Burhanuddin mengatakan kerugian negara itu diduga diakibatkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Thamsir pada saat menjabat Bupati Indragiri Hulu. Saat itu, menurut Burhanuddin, Thamsir telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu seluas 37.095 hektare kepada lima perusahaan

2. Kasus Kondensat Rugikan Negara Rp 37,8 Triliun

Pada awal 2020, publik digegerkan oleh kasus kondensat yang merugikan negara Rp 37,8 triliun. Hakim telah menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada eks Dirut PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Honggo Wendratno. Hakim juga memerintahkan perampasan aset milik Honggo.

3. Kasus ASABRI

Kerugian negara dalam skandal Asabri disebut mencapai Rp 23,7 triliun. Dalam kasus ASABRI, Kejagung telah menjerat delapan tersangka. Mereka adalah:
1. Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri, Direktur Utama PT ASABRI periode 2011-2016
2. Letjen Purn Sonny Widjaja, Direktur Utama PT ASABRI periode 2016-2020
3. Bachtiar Effendi, Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT ASABRI periode 2012-2015
4. Hari Setianto, Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI periode 2013-2019
5. Ilham W Siregar, Kepala Divisi Investasi PT ASABRI periode 2012-2017
6. Lukman Purnomosidi, Presiden Direktur PT Prima Jaringan
7. Heru Hidayat, Presiden PT Trada Alam Minera
8. Benny Tjokrosaputro, Komisaris PT Hanson International Tbk

4. Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung menyebut dugaan kerugian negara terkait kasus korupsi Jiwasraya bertambah. Angkanya ditaksir mencapai Rp 17 triliun.

5. Kasus Bank Century

Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Budi Mulya dihukum 15 tahun penjara. Budi dihukum dalam kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Majelis kasasi dalam pertimbangan hukumnya menilai pemberian FPJP yang dilakukan Budi tidak disertai dengan iktikad baik. Akibatnya negara mengalami kerugian senilai Rp 8 triliun.



Simak Video "Kejagung Cekal Tiga Tersangka Korupsi Proyek Satelit ke Luar Negeri"
[Gambas:Video 20detik]
(ras/afb)