Persoalan sekuriti pabrik kelapa sawit di Bengkalis yang mengaku dijemput paksa oleh petugas dari Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih bergulir. Pihak pabrik membuat laporan atas peristiwa tersebut.
"Kita melaporkan tindakan dari PPNS ini. Melaporkan ke Bareskrim terkait cara-cara yang tidak baik itu, intimidasi, ancaman," kata Plt General Manajer PT SIPP Danu Prayitno, saat konferensi pers di Medan, Senin (20/6/2022).
Danu mengatakan laporan itu terkait pihak Gakkum KLHK yang disebutnya membawa paksa sekuriti pabrik. Dari surat tanda terima laporan, terlihat laporan itu dilayangkan ke Bareskrim Polri pada tanggal 16 Juni 2022 yang lalu.
"Waktu orang KLHK datang kita minta surat tugas pun mereka enggak mau menunjukkan. Satpam kita dibawa dengan todongan senjata untuk menandatangani berita acara," ucapnya.
Danu kemudian memberikan penjelasan terkait pabriknya yang disebut tetap beroperasi meski sudah ditutup. Dia mengatakan hal itu tidak benar, pabrik kelapa sawit itu sudah tutup sejak 6 bulan yang lalu.
"Kita sudah 6 bulan pabrik tutup. Itu semaunya mereka aja bilang itu. Ada sekitar 400 karyawan pabrik yang hilang pekerjaan (karena pabrik ditutup)," ujar Danu.
Sebelumnya diberitakan, sekuriti pabrik kelapa sawit di Bengkalis, Riau mengaku dijemput paksa oleh petugas Gakkum KLHK. Selain dijemput, sekuriti itu juga mengaku dipaksa tandatangan surat penyitaan aset pabrik oleh penyidik PNS tersebut.
Dugaan upaya paksa terjadi pada Jumat (10/6/2022) sekitar pukul 14.00 WIB di pabrik kelapa sawit PT Sawit Inti Prima Perkasa. Tujuh petugas dari Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK tiba-tiba datang.
"Kemarin ada rombongan dari Gakkum KLHK datang sekitar tujuh orang. Mereka menunjukkan surat tugas, tetapi itu tidak boleh difoto atau kami minta bukti untuk tertinggalnya tidak mau," kata Komandan Pleton Sekutiti PT SIPP, Suardi kepada wartawan, Minggu (2/6).
Suardi mengatakan saat itu dia dibawa ke sebuah SPBU. Di SPBU itu dia diminta untuk menandatangani berita acara.
"Saya dibawa ke SPBU di KM 6. Ya sudah saya masuk mobil dan dihapit dibawa ke SPBU, sama dengan disekap. Sampai di SPBU dibuat surat, HP saya tidak boleh dipegang dan mereka buat surat suruh saya teken," katanya.
"Saya suruh tandatangan penyerahan aset dan bilang pabrik bisa dijalankan karena sudah milik mereka. Itu surat diteken dan diketik di SPBU, harusnya ya ke kantorlah kalau memang ini resmi," kata Suardi lagi.
Simak Video "Video: detikcom Regional Summit Riau Diawali Doa Bersama untuk Korban Bencana Sumatera"
(afb/afb)