Sejarah Sinamot Batak, Tradisi yang Pernah Hendak Dihapus Misionaris

Hafizna Irasa Hasibuan - detikSumut
Minggu, 22 Nov 2026 06:00 WIB
Foto: Maharta Sinamot dalam adat batak. (Felicia Gisela br Sihite/detikSumut)
Medan -

Tradisi sinamot dalam perkawinan masyarakat Batak ternyata pernah mendapat penolakan dari misionaris asing pada abad ke-19. Saat itu, pembayaran sinamot dianggap sebagai bentuk jual beli perempuan.

Sejarawan Dr. Sita T. van Bemmelen mengatakan para raja adat Batak menolak upaya penghapusan tradisi tersebut. Sebabm sinamot disebut memiliki makna penting dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sita menjelaskan, sekitar dekade 1880-an, para misionaris asing sempat berupaya menghapus tradisi pembayaran sinamot. Mereka memandang tradisi itu sebagai praktik jual beli anak perempuan yang dianggap tidak sesuai dengan pemahaman mereka.

Upaya itu kemudian mendapat penolakan dari para raja adat Batak. Setelah melalui perundingan selama kurang lebih empat tahun, para pemuka adat tetap mempertahankan tradisi.

"Andaikata misi Batak berhasil mendapatkan persetujuan para raja pada waktu itu, untuk menghapus sinamot, bangsa Batak pada zaman yang sekarang ini, saya yakin akan lain sekali budayanya," kata Sita dalam kegiatan Bincang Buku berjudul Kelahiran, Perkawinan, dan Kematian di Masyarakat Batak Abad XIX.

Menurut Sita, sinamot pada masa itu bukan sekadar pemberian uang atau barang dalam sebuah perkawinan. Tradisi itu memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar, yakni hula-hula dan boru.

Hubungan perkawinan juga menjadi sarana membangun ikatan antarkeluarga. Pertukaran dalam perkawinan berkaitan dengan kepemilikan aset, lahan pertanian, hingga hubungan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain persoalan sinamot, penelitian Sita juga membahas perubahan kehidupan perempuan setelah masuknya agama Kristen, terutama terkait aturan perkawinan dan poligami.

Pada masa itu, terdapat praktik perkawinan seorang janda dengan saudara laki-laki dari almarhum suaminya atau ipar. Praktik itu bagian dari sistem kekerabatan yang turut memberikan perlindungan bagi janda dan anak-anaknya.

Namun, ketika aturan gereja melarang poligami, sistem mengalami perubahan. Kondisi ini menimbulkan persoalan sosial karena sebagian janda kehilangan dukungan ekonomi yang sebelumnya diperoleh melalui hubungan kekerabatan.

Dinamika kehidupan masyarakat Batak juga terlihat ketika krisis ekonomi pada 1930-an membuat sebagian keluarga kesulitan memenuhi pembayaran sinamot. Kondisi itu turut memengaruhi praktik perkawinan masyarakat pada masa itu.



Simak Video "Video: RI-China Sepakati Kerja Sama Strategis, Nilainya Rp1.300 T"


(astj/astj)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork