Pemerintah akan mengembangkan proyek hilirisasi pertanian industri pengolahan ayam terintegrasi di enam daerah mulai dari Jawa Timur, Gorontalo, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Butuh Rp 5 triliun untuk menjalankan proyek tersebut dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah menyetujui pembiayaan tersebut.
"Untuk tahap pertama ini baru, sesuai informasi yang kami peroleh, disetujui baru sekitar Rp 5 triliun dan untuk pencairannya itu dilakukan secara bertahap," ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan), Agung dikutip detikFinance.
Proyek hilirisasi ayam, kata dia, membutuhkan anggaran total Rp 16,7 triliun hingga 2036. Untuk eksekusi tahap awal, kucuran dana yang disetujui baru mencapai sekitar Rp 5 triliun dengan sistem pencairan yang dilakukan secara bertahap.
Agung yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Berdikari menjelaskan PT Berdikari telah menyiapkan dokumen dan juga data pendukung dalam rangka meminta alokasi anggaran dari Danantara (DAM). Menurutnya, Danantara telah menyiapkan anggaran Rp 5 triliun untuk tahap awal proyek hilirisasi ayam terintegrasi.
"Tadi kami juga sudah tanyakan ke perwakilan Danantara bahwa prosesnya sedang berjalan dan tentu kebutuhan dari masing-masing unit ini sedang difinalkan oleh Berdikari dan dalam kesempatan pertama tentu akan segera disampaikan," jelas Agung.
Agung menambahkan PT Berdikari juga sudah mengusulkan ke Induk Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI alias ID Food agar mendapatkan persetujuan penggunaan anggaran Rp 16,7 miliar.
Bahkan, pihaknya telah bersurat kepada PT RNI. Menurut Agung, anggaran ini digunakan untuk persiapan-persiapan sebelum memasuki tahap pembangunan.
"Kita minta segera tanggapannya untuk bisa menggunakan anggaran Rp 16,7 miliar ini Karena untuk pasang bowplank. Kemudian penunjukkan, perencanaan dan sebagainya tentu juga membutuhkan alokasi anggaran," tuturnya.
Simak Video "Video Mulai Besok, Ekspor Batu Bara-Sawit Wajib Lapor ke DSI"
(astj/astj)