.webp)
Tekanan krisis global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah mulai memicu gelombang permintaan bantuan finansial internasional. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan sedikitnya 12 negara akan mengajukan pinjaman baru guna memitigasi lonjakan harga energi serta gangguan rantai pasok global.
Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengungkapkan bahwa dampak perang tersebut diperkirakan memicu kebutuhan pendanaan segar antara US$ 20 miliar hingga US$ 50 miliar (sekitar Rp 343 triliun hingga Rp 859 triliun).
"Gangguan akibat perang dapat memicu permintaan dukungan keuangan baru sebesar US$ 20 miliar hingga US$ 50 miliar yang dapat mencakup pinjaman baru maupun tambahan dari program yang sudah berjalan," ujar Georgieva sebagaimana dikutip dari Reuters, Jumat (17/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah negara di kawasan Afrika sub-Sahara dilaporkan telah mulai melayangkan permintaan bantuan, meski IMF belum merinci daftar negara yang dimaksud. Sementara itu, untuk kasus Mesir, IMF menyatakan belum ada pembahasan mengenai tambahan program pinjaman senilai US$ 8 miliar, walaupun ekonomi negara tersebut terdampak signifikan.
Kepala Strategi IMF, Christian Mummsen, menekankan bahwa angka kebutuhan pinjaman tersebut masih merupakan kalkulasi awal.
"Ini masih bersifat sementara. Kami masih melakukan evaluasi," tutur Mummsen.
IMF memberikan peringatan keras bahwa gangguan distribusi energi akibat potensi penutupan Selat Hormuz akan memperparah keadaan.
"Kita perlu bersiap bahwa dampak gangguan pasokan dalam beberapa minggu mendatang akan lebih dalam," tambah pihak IMF.
Akibat ketidakpastian ini, IMF merevisi proyeksi ekonomi global akan berada di level 3,1% pada 2026, turun 0,2 poin persentase dari perkiraan sebelumnya. Inflasi global juga diperkirakan akan meningkat menjadi 4,4% tahun ini.
Jika konflik antara AS dan Iran berlanjut dalam jangka panjang, harga minyak dan gas alam diprediksi bisa menembus US$ 100 per barel. Pihak IMF pun memberikan peringatan terkait hal ini.
"Dalam skenario terburuknya, konflik yang lebih dalam dan lama bisa membuat pertumbuhan ekonomi global turun menjadi 2% hingga ke ambang resesi global," ungkapnya.
Di tengah keguncangan global, Pemerintah Indonesia memastikan posisi ekonomi domestik tetap stabil. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang membutuhkan bantuan finansial dari IMF.
Kekuatan APBN diklaim masih sangat memadai, didukung oleh Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp 420 triliun sebagai bantalan ekonomi. Pernyataan ini muncul setelah pertemuan dengan Kristalina Georgieva di Washington DC.
"Mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp 420 triliun yang saya bilang sebelumnya," pungkas Purbaya dalam keterangan resminya.
(afb/afb)
