Menkeu Purbaya soal Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1: Itu Kebijakan Bank Sentral

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penegasan soal rencana melakukan redenominasi alias perubahan nilai harga rupiah. Adapun kebijakan ini rencananya akan mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Dilansir detikFinance, Purbaya menekankan bahwa kebijakan redenominasi sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral, di Indonesia ada Bank Indonesia. Ia juga menyatakan kebijakan tersebut tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat, apalagi pada 2026.

"Redenom itu kebijakan bank sentral, dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi (penerapan) nggak sekarang, nggak tahun depan," kata Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) kampus C Surabaya, dikutip dari detikJatim, Senin (10/11/2025).

Purbaya kembali menegaskan bahwa kebijakan redenominasi bukan urusan Menteri Keuangan. Eks Bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menekankan redenominasi merupakan ranah kerja Bank Indonesia.

"Saya nggak tahu itu, bukan (urusan) Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral. Kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi, jangan gue yang digebukin, gue digebukin terus," pungkas Purbaya.

Seperti diketahui, wacana mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1 muncul usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

PMK 70/2025 ditetapkan 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025. Adapun salah satu isi beleid tersebut adalah penyusunan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditarget selesai pada 2026 atau 2027.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan belum ada rencana apapun soal redenominasi. Bahkan, Prasetyo menyatakan penyederhanaan Rp 1.000 jadi Rp 1 masih sangat jauh untuk dilakukan.

"Belum lah. Masih jauh," kata Prasetyo singkat ketika ditanya soal bagaimana rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui pembahasan redenominasi memang kemungkinan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Ya, tidak dalam waktu dekat," katanya singkat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sejauh ini belum pernah ada pembahasan di internal pemerintah soal wacana tersebut. Meskipun sudah ada perilisan Permenkeu untuk rencana tersebut, belum ada rencana sama sekali untuk membahasnya.

Artikel ini telah tayang di detikFinance, baca selengkapnya di sini