.webp)
Prabowo Subianto akan melanjutkan kepemimpinan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masa jabatannya akan berakhir bulan depan. Setelah dilantik nantinya Prabowo akan melanjutkan pembayaran bunga utang pemerintah yang diwariskan Jokowi.
Kementerian Keuangan mencatat bunga utang pemerintah yang harus dibayar sampai akhir tahun mencapai Rp 449 triliun. "Untuk bunga utang sampai dekat akhir Agustus, itu besarnya Rp 315,6 triliun, di dalam koridor tadi Rp 499 triliun ya sampai akhir tahun," ujar Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan Riko Amir dikutip detikFinance, Jumat (26/9/2024).
Pemerintahan Jokowi akan lengser 20 Oktober mendatang. Dengan demikian, tanggung jawab penyelesaian pembayaran bunga utang ini nantinya akan diserahkan atau diwariskan kepada pemerintahan baru di bawah komando Prabowo Subiantoma.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Artinya Prabowo harus membayar sisa bunga utang Rp 183 triliun lagi. Meski jumlahnya terbilang masih cukup banyak, Riko tetap optimistis sampai akhir tahun pengendalian defisit hingga pembayaran utang-utang bisa dirampungkan sesuai target.
"Kita tetap optimis sampai dengan akhir tahun seluruh pembiayaan defisit kita, termasuk pembayaran utang-utang bisa dilakukan bulan ini," ujarnya.
Sementara itu, untuk tahun depan pemerintahan Prabowo diperkirakan akan membayar Rp 552,9 triliun bunga utang sesuai yang tertuang di APBN 2025. Angka ini meningkat cukup besar dibandingkan dengan bunga 2024 ini.
Lebih lanjut, Riko menilai bahwa penting agar pemerintah bisa menekan besaran bunga utang ini. Salah satu caranya ialah dengan melakukan reprofiling atau penataan ulang. Misalnya saja seperti melakukan buyback di momentum yang tepat.
"Kita reprofiling, timing yang tepat dan kita punya cost yang cukup, kita lakukan buyback. Jadi utang yang masih beberapa tahun kita tarik ke depan sehingga tidak perlu bayar bunganya. Ada juga dengan debt switch, kita cari nanti dengan bunga utang yang lebih murah, dan kita switch dengan yang lebih tinggi kita ganti. Jadi liability management aktif dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini," terangnya.
(astj/astj)
