.webp)
Sejumlah pekerja kafe di Medan menolak pembangunan underpass yang akan dilakukan di Jalan Juanda. Pembangunan underpass tersebut dinilai akan berimbas kepada mereka yang merupakan pekerja salah satu kafe di lokasi pembangunan underpass.
Pantauan detikSumut, Selasa (18/7/2023), mereka terlihat melakukan demonstrasi di depan Kantor Camat Medan Maimun. Sejumlah pekerja kafe tersebut terlihat memang spanduk yang berisikan penolakan pembangunan underpass.
"Sudah ada saluran MUDP di bawah Jl Juanda Medan, maka underpass Jalan Juanda Medan wajib ditolak karena kolaborasi akan hancurkan usaha di sepanjang Jl Juanda Medan. Walaupun harus pelebaran maka kiri dan kanan harus sama ya," demikian tertulis di spanduk tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kuasa Hukum dari Masra Chairani Dalimunthe, Refman Basri mengatakan, jika underpass tidak terbukti dapat mengurangi kemacetan. Ia menyebut underpass Titi Kuning seperti contohnya.
"Kolaborasi menghancurkan usaha kecil di sepanjang jalan, kita lihat juga underpass Titi Kuning juga itu menghindari kemacetan, malah tambah macet sampai," kata Refman Basri, Selasa (18/7/2023).
Refman menilai perlu melihat sumber kemacetan secara menyeluruh. Jangan sampai pembangunan underpass malah menghancurkan usaha-usaha kecil di Jalan Juanda.
"Jadi yang perlu kita lihat itu apakah betul-betul sumber kemacetan, jangan gara-gara orang lancar kita jadi hancur, usaha-usaha kecil di sana dan rata-rata itu adalah pribumi," ujarnya.
Pihaknya merasa terzalimi karena pelebaran jalan hanya dilakukan sebelah kiri Jalan Juanda atau arah kafe Dalitan Coffee. Sedangkan sebelah kanan yang terdapat hotel dan sebagainya tidak terimbas pelebaran jalan.
"Yang saya sakitkan sekarang kenapa? Pelebaran jalan sebelah kiri kena, sebelah kanan enggak, ada hotel itu, bahwa pelebaran jalan itu seharusnya kiri dan kanan sama, ini sebelah kanan enggak, ada hotel ada ACE Hardware itu enggak kena, usaha kecil dizalimi, saya merasa," ucapnya.
Menurutnya, solusi kemacetan di Jalan Juanda itu dapat dilakukan dengan penerapan satu arus. Penerapan satu arus dinilai terbukti berhasil mengurai kemacetan di Medan.
"Ayok kiri dan kanan seimbang, tidak perlu underpass, jalan satu arus seperti yang dilakukan oleh Wali Kota sekarang ini cukup bagus, itu kita akui, kalau satu arah pagi dan sore mungkin perlu biaya sampai ratusan miliar (seperti pembangunan underpass)," ungkapnya.
Sejumlah upaya sudah dilakukan mereka untuk menolak pembangunan underpass ini sampai menyurati presiden, namun belum berbuah hasil. Refman mengaku akan melakukan gugatan ke PTUN jika pembangunan underpass tetap dilakukan.
"Kalau tetap dilakukan pembangunan underpass, saya akan melakukan gugatan ke PTUN, saya sudah buat (upaya) sampai ke presiden sudah saya buat, tapi mudah-mudahan tidak ada tanggapan, ke DPR tingkat I, DPR tingkat II, presiden, Menko, tidak ada tanggapan, sampai ada panggilan ini," bebernya.
Sedangkan Lurah Sukaraja Darmawansyah menyebutkan akan dilakukan pertemuan untuk membahas keluhan dari pekerja kafe tersebut. Nanti, tim teknis dan ahli pembangunan underpass akan menjelaskan persoalan itu.
"Itu hak dari, Pak Refman punya usaha, hak dari anggotanya, untuk itu nanti jam 10 akan dilakukan pertemuan, nanti di situ akan disampaikan dan apa tanggapan dari tim-tim teknis dan ahli yang menangani pembangunan underpass itu," sebut Darmawansyah.
(dpw/dpw)
