.webp)
LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyoroti sejumlah proyek pembangunan yang dibiayai APBN tahun 2021 dan 2022 di Aceh dalam kondisi mangkrak. MaTA meminta Kementerian PUPR melanjutkan proyek-proyek yang belum selesai tersebut.
"Pembangunan tersebut tidak selesai dibangun mengakibatkan kerugian besar bagi rakyat Aceh, yang seharusnya tahun 2022 bangunan tersebut sudah bisa dimanfaatkan oleh penerima akan tetapi fakta di lapangan malah pembangunan rata-rata mangkrak dan belum siap," kata Koordinator MaTA Alfian dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (8/2/2023).
Menurut Alfian, pihaknya menduga mangkraknya pembangunan disebabkan masalah serius di perencanaan serta sistem tata kelola barang dan jasa sehingga berpengaruh pada pelaksanaan di lapangan. MaTA mengaku telah menelusuri proyek-proyek tersebut ke lapangan serta melacak lewat sistem elektronik pengadaan barang dan jasa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mendesak Kementerian PUPR RI untuk segera menyelesaikan kelanjutan pembangunan tersebut, mengingat penerima manfaat atas rehabilitasi bendungan Krueng Pasee dan pembangunan gedung atau rumah susun di empat titik untuk segera diberi kepastian penyelesaiannya, sehingga penerima manfaat atas pembangunan tersebut ada kepastian," jelas Alfian.
Selain itu, Kementerian PUPR juga diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan manajemen terkait keberadaan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2K)di Aceh. Alfian menilai pihak balai ikut bertanggung jawab atas mangkraknya proyek pembangunan tersebut.
"Kementerian PUPR perlu memastikan terhadap volume yang telah dibangun sesuai dengan volume kontrak, kepastian volume perlu kiranya dilakukan audit fisik atas pembangunan yang telah dibangun sehingga tidak bermasalah hukum di kemudian hari," jelas Alfian.
"Di mana kami mendapat kabar, terjadi perubahan gambar pada perencanaan awal dan begitu juga terjadi pengunduran tim PPK pada pembangunan tersebut," lanjut Alfian.
Berikut sejumlah proyek di Aceh yang menurut MaTA dalam kondisi mangkrak:.
1. Rehabilitasi Bendungan Daerah Irigasi Krueng Pasee Kabupaten Aceh Utara dengan pagu Rp. 56 miliar dan HPS Rp 56 miliar. Nilai kontrak proyek itu Rp 44,8 miliar atau selisih 20 persen.
Pembangunan itu menggunakan APBN 2021. Berdasarkan pantauan MaTA, progres pekerjaan baru dikerjakan 35% dan seharusnya telah selesai pada Desember 2022.
2. Pembangunan Rumah Susun Institut Agama Islam Al Aziziyah (Kampus Putri) dengan pagu Rp 4,828 miliar dan HPS Rp 4,828 miliar. Nilai kontrak proyek tersebut Rp 3,8 miliar atau selisih 20 persen dari HPS.
Alfian menjelaskan, progres pekerjaan yang berlokasi di Bireuen itu baru dikerjakan 66,67%. Fisik dan keuangan yang sudah dicairkan 31.03% dan saat ini pembangunannya mangkrak.
3. Pembangunan Rumah Susun Ponpes Darul Ihsan Tgk H Hasan Krueng Kalee dengan pagu Rp 3,5 miliar dan HPS Rp 3,5 miliar. Nilai kontrak proyek yang berlokasi di Aceh Besar itu Rp 2,9 miliar atau selisih 16 persen dari HPS.
Progres pekerjaan itu disebut baru dikerjakan 31,82% fisik dan 37,08% keuangan yang telah di cairkan kepada pihak rekanan. Proyek itu saat ini dalam kondisi mangkrak.
4. Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Darul Munawwarah dengan pagu Rp 3,4 miliar dan HPS Rp 3,4 miliar. Nilai kontrak Rp 2,7 miliar atau selisih 20 persen dari HPS.
Proyek bersumber dari APBN 2022 itu saat ini baru dikerjakan 31,82 persen dan keuangan yang telah diterima oleh pihak rekanan 38,58%. Proyek itu berlokasi di Pidie Jaya.
5. Pembangunan Rumah Susun Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman dengan pagu Rp 4,8 miliar bersumber dari APBN 2022 dan nilai kontrak Rp 3,8 miliar. Selisih nilai kontrak dengan HPS yakni 20 persen.
Berdasarkan fakta di lapangan progres pekerjaan yang berlokasi di Bireuen itu baru dikerjakan 35,23% fisik dan 54,60% keuangan yang telah di terima oleh pihak rekanan.
(agse/dpw)
