.webp)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menyebut PT Waskita Karya bikin malu soal tidak adanya anggaran untuk mengerjakan proyek Rp 2,7 triliun Pemprov Sumut. Padahal Waskita Karya sejak awal sudah ditunjuk untuk mengerjakan proyek tahun jamak itu.
"Ini benar-benar memalukan, perjanjian kontrak sudah ditanda-tangani, tapi kemudian mengaku tidak ada dana. Jika benar demikian, PT WK tidak saja mempermalukan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan pejabat lainnya di jajaran Pemprov Sumut. Tapi juga masyarakat Sumut ikut tertipu, sebab sudah berharap proyek multiyears ini berhasil," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sumut Mangapul Purba dalam keterangannya, Sabtu (5/11/2022).
Mangapul pun meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk bertindak tegas menyelesaikan persoalan ini. Dia meminta Edy memutus kontrak dengan Waskita Karya jika target penyelesaian proyek di tahun ini tidak tercapai dan memberikannya kepada kontraktor lokal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masih banyak kontraktor daerah yang memiliki keuangan dan mampu mengerjakan proyek ini. Sebaiknya berdayakan potensi daerah untuk merealisasikan pembangunan jalan dan jembatan di Sumut secara cepat dan tepat," sebut Mangapul.
Mangapul mengatakan jika progres pengerjaan proyek ini baru 5 persen hingga akhir 2022, hal ini menunjukkan Waskita Karya tidak serius. Untuk itu, menurutnya Gubernur Edy harus mengambil tindakan tegas agar proyek ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Sebelumnya diberitakan, PT Waskita Karya sebagai kontraktor mengaku tidak memiliki dana untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan dan jembatan di Pemprov Sumut. Proyek dengan skema pembayaran multi years (tahun jamak) itu menggunakan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun.
Pihak Waskita menyampaikan hal itu saat rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Sumut pada Kamis (3/11) kemarin. Waskita sejak awal ditunjuk sebagai kontraktor mega proyek ambisius itu.
"Itu berdasarkan keterangan direktur operasional (Waskita) di rapat Komisi D DPRD Sumut," kata anggota DPRD Sumut Dhody Tahir, Jumat (4/11).
(afb/dpw)
