Aceh

Wali Nanggroe Singgung Kemiskinan Aceh Masih Tinggi: Amat Memalukan!

Agus Setyadi - detikSumut
Senin, 15 Agu 2022 17:48 WIB
Gedung Wali Nanggroe Aceh. (Agus Setyadi/detikcom)
Gedung Wali Nanggroe Aceh. (Agus Setyadi/detikcom)
Banda Aceh -

Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar menyinggung kemiskinan Aceh yang masih tinggi meski perdamaian telah berlangsung 17 tahun. Malik menilai ada yang salah dalam tata kelola pemerintahan di Tanah Rencong.

Malik awalnya berbicara masalah penandatanganan kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia yang berlangsung di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam. Malik menjadi perwakilan GAM saat meneken naskah perdamaian tersebut.

"Saya selaku sebagai pihak kedua penandatanganan MoU Helsinki 2005 meminta pemerintah dan Pemerintah Aceh mempedomani MoU Helsinki berikut butir-butir yang terkandung di dalamnya, dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan tata kelola Pemerintahan Aceh, yang baik bersih, bermartabat untuk kesejahteraan bangsa Aceh sebagaimana komitmen yang tercantum dalam kesepakatan damai MoU Helsinki," kata Malik dalam sambutannya pada peringatan Hari Damai di Banda Aceh, Senin (15/8/2022).


Mantan Perdana Menteri GAM itu mengaku harus berulangkali menyampaikan hal tersebut ke pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Dia mengingatkan, pemerintah bahwa MoU Helsinki bukan titik berhentinya perjuangan Aceh tapi starting point dimulainya perjuangan dari angkatan bersenjata ke haluan politik.

Dia lalu menyinggung soal kemiskinan Aceh yang dinilai masih tinggi. Malik mengutip data dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh yang menyebutkan di tahun 2022 lebih dari 800 ribu atau lebih 15 persen dari 5,3 juta masyarakat masuk dalam kategori miskin.

"Ini sebenarnya amat memalukan bagi kita bangsa Aceh. Aceh dari zaman dulu dikenal sebagai suatu negara yang sangat maju dan kaya di Asia Tenggara ini. Ini tentunya ironis apa yang terjadi di Aceh sekarang dan menjadi indikasi bahwa selama ini ada yang yang salah dengan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan Aceh," ujar Malik.

Menurutnya, bila butir-butir MoU Helsinki diimplementasikan secara maksimal, Aceh akan bebas dari kemiskinan. Penerapan itu harus dipahami semua kalangan di Tanah Rencong mulai dari pemerintah, masyarakat dan swasta.

"Jika seluruh butir-butir MoU Helsinki dan pasal-pasal dalam UUPA telah diimplementasikan secara maksimal, rakyat Aceh bukan hanya akan terlepas dari belenggu kemiskinan, tapi juga akan menjadi bangsa yang sejahtera, berwibawa dan bermartabat," terang Malik.



Simak Video "Djarot Prihatin Kemiskinan di DKI: Kalau Kita 1 Periode Lagi, Pasti di Bawah 5% "
[Gambas:Video 20detik]
(agse/dpw)