Prabowo Mau Perkuat Industri Tekstil, Ini Langkah yang Disiapkan

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Sektor ini dipandang strategis karena memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, hingga meningkatkan ekspor nasional.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri TPT yang mencakup sektor hulu, antara, dan hilir memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Indonesia.

Menurutnya, industri tersebut berkontribusi sekitar 0,97% terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, sektor TPT menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja dan menghasilkan nilai ekspor sekitar US$ 12 miliar.

"Ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis dan dalam arahan tadi terhadap Pak Presiden, kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,6% dan untuk industri barang, kulit, dan alas kaki tumbuhnya 8,25%," ujar Airlangga usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance, Selasa (22/9/2026).

Untuk meningkatkan daya saing industri TPT, pemerintah akan menempuh sejumlah kebijakan. Di antaranya harmonisasi tarif mulai dari sektor hulu hingga hilir, mempermudah akses terhadap bahan baku, serta menertibkan kegiatan impor yang dinilai dapat mengganggu industri dalam negeri.

Airlangga mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar berbagai aturan teknis dan regulasi yang berkaitan dengan industri ditinjau kembali. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan bahan baku bagi industri nasional.

Pada sektor tekstil hilir, pemerintah secara khusus menyoroti persoalan impor tekstil ilegal menggunakan balpres. Praktik tersebut dinilai berpotensi mengganggu produsen garmen di dalam negeri.

"Khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen. Di mana gangguan-gangguan melalui impor kiloan, ataupun impor yang bulk rest. Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri," imbuh Airlangga.

Insentif untuk Industri Tekstil

Selain membahas kebijakan perdagangan dan ketersediaan bahan baku, pemerintah turut menyiapkan sejumlah insentif bagi industri tekstil.

Salah satu yang dibahas adalah fleksibilitas dalam penggunaan tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan produksi industri yang dapat berubah mengikuti siklus permintaan musiman.

Airlangga juga mengatakan Presiden Prabowo meminta kementerian terkait mengkaji regulasi mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas PKWT. Pemerintah juga akan mengevaluasi penerapan PPN terhadap industri tekstil dan pakaian jadi yang berorientasi ekspor.

Dalam rapat tersebut, pemerintah turut membahas kondisi perusahaan tekstil yang tengah menghadapi persoalan keuangan. Airlangga mengatakan Presiden Prabowo meminta Danantara segera mengambil peran dalam membantu proses restrukturisasi perusahaan-perusahaan tersebut.

"Terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sedang direstrukturisasi, Bapak Presiden minta agar ini Danantara segera aktif untuk menyelesaikan dan selanjutnya terkait dengan perbankan, tadi juga disampaikan Bapak Presiden bahwa industri tekstil bukan industri yang dikategorikan sunset. Sehingga ini bisa mendorong untuk reinvestasi maupun penambahan daripada modal kerja," pungkas Airlangga.