.webp)
Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 diproyeksikan menurun menjadi Rp 174 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran pada 2026 yang mencapai Rp 268 triliun.
Perkiraan tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. Menurutnya, kebutuhan anggaran MBG pada tahun depan diprediksi tidak akan melebihi Rp 174 triliun.
"Kalau MBG, pasti turun," kata Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said menjelaskan, salah satu pertimbangan dalam penyusunan anggaran ialah kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diperkirakan berada di angka 21 ribu titik. Dengan alokasi tersebut, pemerintah diharapkan tetap mampu menjaga tata kelola program serta kualitas gizi yang diterima para penerima manfaat, mulai dari siswa hingga ibu hamil.
"Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27 ribu titik SPPG, seharusnya itu kan 21 ribu kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan, ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp 174 triliun," tuturnya.
Ia menegaskan, penurunan anggaran tidak boleh berdampak pada mutu layanan program MBG. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan tata kelola program berjalan baik dan kualitas gizi yang diterima masyarakat tetap terjaga.
"MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, 'Lah, kok turun?' Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," ungkap Said.
Ketua DPP PDIP tersebut juga mengatakan keputusan final mengenai besaran anggaran MBG 2027 baru akan ditetapkan pada September 2026 melalui pembahasan bersama pemerintah.
"Kalau (penurunan) dari Rp 268 triliun ke Rp 174 triliun, ya tinggi lah. Diketoknya nanti di September. Kalau diketok sekarang, palunya juga nggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah," imbuhnya.
