.webp)
Ternyata untuk menjadi komisaris di BUMN harus punya dua modal dasar. Apa saja itu?
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengungkapkan dua modal dasar untuk bisa menjadi komisaris BUMN. Awalnya Qodari bercerita tentang pengalamannya menjadi komisaris BUMN yang bisnis usaha tak berkaitan dengan latar belakangnya.
"Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi," katanya dikutip detikFinance, Senin (6/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya perusahaan BUMN perlu mendapat masukan dari orang yang bisa melihat dari luar dalam menghadapi sejumlah persoalan. Dengan begitu perusahaan pun jadi memiliki perspektif yang banyak dalam memandang suatu masalah dan juga mencari solusi.
"Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," lanjut dia.
Baca juga: Prabowo Mau Pangkas 1.000 BUMN Jadi 250 |
Qodari mengatakan pemilihan komisaris untuk suatu perusahaan adalah hal normal yang biasa dilakukan, tidak hanya di perusahaan di bawah BUMN, tetapi juga di korporasi swasta. Komisaris bertugas untuk menjalankan pengawasan dan memberikan ide serta gagasan kepada jajaran direksi untuk mengelola perusahaan.
Menurutnya siapapun bisa menjadi komisaris asal memiliki dua modal utama, yaitu akal sehat dan juga niat baik.
Dia pun menilai orang yang ditunjuk jadi komisaris BUMN pasti sudah memiliki pengalaman, baik pada organisasi pemerintah maupun swasta. Orang itu kemudian memberikan perspektif baru dalam tugasnya sebagai pengawasan suatu perusahaan BUMN.
"Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik," tutur Qodari.
Ketua DPR Puan Maharani ikut merespons soal pemilihan Komisaris BUMN yang disorot oleh publik. Puan pun mendorong agar penetapan pejabat di lingkup BUMN diambil dari orang-orang profesional yang kompeten.
"Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya," tegas Puan.
(astj/astj)
