.webp)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota (Pemkot) Medan tahun anggaran (TA) 2025 mencapai Rp 592 miliar. Wali Kota Rico Waas menyebut angka ini masih masuk ke dalam level wajar.
"Angka SiLPA tersebut berada pada level yang wajar. Di satu sisi, hal ini mencerminkan optimalnya kinerja pendapatan daerah yang melampaui realisasi belanja," ujar Rico melalui keterangan tertulis dilihat detikSumut, Rabu (24/6/2026).
Dikatakan Rico, pihaknya sengaja mengelola SiLPA secara efisien di awal pertengahan tahun 2026. Hal ini, kata dia, untuk menjaga ketersediaan kas daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada semester pertama realisasi pendapatan asli daerah biasanya masih berjalan terbatas," katanya.
Terkait realisasi anggaran yang masih rendah dalam belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada tahun 2025, Rico menyebut hal ini disebabkan penyesuaian dan efisiensi anggaran yang merupakan instruksi pemerintah pusat.
"Meski terjadi penghematan, Pemko tetap memprioritaskan penanganan masalah mendasar menggunakan skala prioritas," katanya.
Untuk penanganan banjir, kata Rico, Pemkot Medan telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 255 miliar yang tersebar di tiga program strategis.
"Hingga capaian kinerja tahun 2025, tim di lapangan telah berhasil menuntaskan 1.350 titik banjir secara permanen dari total 2.575 titik yang terdata dalam masterplan drainase kota. Sisa 1.225 titik genangan akan terus kita selesaikan secara bertahap," ucapnya.
Menurutnya, normalisasi fisik sungai sepenuhnya merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II).
"Sehingga APBD Medan tidak dapat digunakan secara langsung selain untuk langkah koordinasi dan pembebasan lahan sharing daerah," ungkapnya.
Sementara untuk sektor pendapatan, politisi Partai NasDem ini mengakui realisasi PAD tahun 2025 berada pada angka Rp 3 triliun atau menyumbang 48,92 persen dari total pendapatan daerah yang menyentuh Rp 6,3 triliun.
Saat ini, kata dia, pihaknya tengah memaksimalkan proses digitalisasi untuk mengurangi kebocoran pajak dan retribusi.
"Sistem perpajakan tapping box akan diperluas, pembayaran retribusi sampah diubah ke sistem digital, hingga penjajakan Sistem Informasi Geografis (GIS) serta Business Intelligence untuk pemetaan wajib pajak," pungkasnya.
(mjy/mjy)
