.webp)
Pemerintah kembali mengkaji program pembagian kompor listrik yang sebelumnya sempat diwacanakan namun akhirnya dibatalkan. Untuk mendukung program tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp 815,56 miliar pada tahun depan.
Bahlil menjelaskan, salah satu alasan utama di balik usulan itu adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri, sehingga membebani devisa negara dalam jumlah besar setiap tahunnya.
Menurutnya, biaya yang harus dikeluarkan untuk impor LPG mencapai lebih dari Rp 130 triliun per tahun, sementara anggaran subsidi LPG menembus Rp 80 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di saat ICP seperti ini, devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp 130 triliun. Subsidinya di atas Rp 80 triliun. Nah kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik," ujar Bahlil dilansir detikFinance, Selasa (16/6/2026).
Pada tahap awal, pemerintah tengah mengkaji penggunaan kompor listrik dengan teknologi yang dapat digunakan oleh rumah tangga berdaya listrik rendah, termasuk pelanggan dengan kapasitas di bawah 900 VA.
"Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada," katanya.
Bahlil juga menegaskan bahwa program yang sedang disiapkan berbeda dengan rencana pembagian kompor listrik yang sempat menuai penolakan beberapa tahun lalu. Perbedaannya terletak pada teknologi yang digunakan, yang disebut lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
"Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama. Nah kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru," ujarnya.
Terkait jumlah kompor listrik yang akan dibagikan melalui anggaran tersebut, Bahlil mengaku belum dapat memberikan angka pasti. Pemerintah masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPR yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus mendatang.
"Nanti tunggu kita pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unit," katanya.
Sebagai informasi, program serupa pernah direncanakan pada 2022 dengan target pembagian 300 ribu unit kompor listrik. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan sebelum direalisasikan.
"300 ribu (kompor listrik) nggak jadi ya," ujar Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, 29 September 2022 silam.
(nkm/nkm)
