.webp)
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU) melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumut. Alhasil, sejumlah jalan di seputaran gedung rakyat itu ditutup.
Pantauan detikSumut, Senin (15/6/2026), tampak massa tengah menyampaikan aspirasinya di depan DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. Petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas di sekitaran gedung DPRD Sumut itu.
Untuk pengendara yang datang dari arah Jalan Kapten Maulana Lubis, tidak bisa berbelok ke Jalan Imam Bonjol karena jalan tersebut ditutup. Untuk itu, pengendara diarahkan untuk terus melaju ke arah Jalan Raden Saleh atau Lapangan Merdeka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, penutupan jalan juga dilakukan di Jalan Pengadilan. Bagi pengendara yang datang dari arah Jalan Pangeran Diponegoro hanya bisa berbelok ke kiri ke Jalan Kejaksaan atau ke kanan ke arah RS Siloam.
Tampak ada petugas kepolisian yang berjaga di titik-titik pengalihan arus itu. Selain itu, polisi juga memasang rambu-rambu tanda pengalihan arus.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah mahasiswa melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumut. Mereka melayangkan sejumlah tuntutan seperti menghentikan program MBG hingga menjaga stabilitas harga BBM.
Tuntutan Aksi BEM USU di DPRD Sumut
- Menuntut pemerintah agar menjaga harga BBM tetap stabil dan mengawasi distribusi BBM subsidi sehingga hanya diterima kelompok yang berhak.
- Menuntut efisiensi serta transparansi dalam pengelokasian APBN dan APBD dengan memprioritaskan anggaran pada program prioritas.
- Menolak dengan tegas segala bentuk dwifungsi Polri serta menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas di dalam tubuh institusi kepolisian.
- Memberhentikan program makanan bergizi gratis (MBG) dan menciptakan program pemenuhan gizi masyarakat yang lebih efektif, efesien dan tepat sasaran.
- Menuntut dan mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengembalikan pendidikan sebagai program prioritas utama nasional demi masa depan bangsa.
- Menuntut dan mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Masyarakat Adat.
- Menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Serta mendesak tindakan tegas dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
- Mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik sektor kelistrikan dan air bersih.
- Menuntut dan mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menepati janji untuk membuka 19 juta lapangan kerja.
(fnr/mjy)
