Wali Kota Medan, Rico Waas mengungkapkan banyak warga Medan yang masuk dalam kategori mampu namun menjadi penerima bantuan sosial (bansos). Rico menyebut, hal ini terjadi lantaran data yang belum akurat.
"Sering kita dengar, masyarakat bertanya kenapa dia tidak dapat bantuan, sementara tetangganya yang dinilai mampu justru menerima. Ini terjadi karena data kita belum sepenuhnya valid dan transparan," ujar Rico dalam keterangan tertulis dilihat detikSumut, Selasa (26/5/2025).
Rico mengatakan, pihaknya tengah melakukan pendataan secara digital bagi penerima bansos. Dalam satu hari, ia menargetkan lima keluarga yang didata secara digital.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ke depan tidak boleh lagi ada data 'like or dislike'. Bukan karena suka atau tidak suka seseorang lalu dimasukkan sebagai penerima bantuan. Semua harus berbasis data yang riil dan terverifikasi," katanya.
Menurut politisi Partai Nasdem ini, pendataan secara digital akan membuka peluang semakin banyaknya warga Medan yang dinilai kurang mampu.
"Kalau memang ternyata yang membutuhkan lebih banyak, itu harus kita hadapi dengan jujur. Dengan data yang valid, kita bisa mencari solusi yang tepat," katanya.
Ia menjelaskan, Kota Medan menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi implementasi digitalisasi bansos, setelah sebelumnya diterapkan di Banyuwangi.
"Pemerintah Kota Medan telah menyiapkan 5.080 agen pendamping sosial yang berasal dari berbagai unsur, termasuk PKK dan perangkat kelurahan. Para agen ini ditugaskan untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap sekitar 792 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Medan," pungkasnya.
(nkm/nkm)











































