.webp)
Peringatan Hari Buruh Internasional setiap 1 Mei tidak hanya menjadi momentum bagi pekerja masa kini, tetapi juga pengingat akan sejarah panjang buruh di Sumatera Utara yang penuh dinamika, mulai dari masa kolonial hingga sekarang.
Sejarah tersebut tidak bisa dilepaskan dari berkembangnya industri perkebunan di wilayah Deli pada akhir abad ke-19. Kehadiran perusahaan seperti Deli Maatschappij sejak 1869 mendorong masuknya investasi besar, khususnya dalam komoditas tembakau.
Namun, pertumbuhan ini tidak diiringi dengan ketersediaan tenaga kerja lokal. Dalam berbagai kajian sejarah, seperti yang diungkap dalam penelitian tentang kuli kontrak di Sumatera Timur, tenaga kerja didatangkan dari China, India, dan Jawa untuk memenuhi kebutuhan perkebunan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejarawan Dirk Buiskool menjelaskan bahwa kondisi ini melahirkan sistem kuli kontrak, di mana buruh diikat dalam perjanjian kerja selama tiga tahun.
"Karena tidak ada tenaga kerja lokal yang mau bekerja di perkebunan, mereka mencari pekerja dari luar," ujarnya.
Dalam praktiknya, sistem ini tidak hanya membatasi ruang gerak buruh, tetapi juga mengandung unsur pemaksaan.
"Kalau mereka pergi sebelum kontrak selesai, mereka bisa ditangkap seperti kriminal," tambahnya.
Sejumlah literatur, termasuk karya Jan Breman, menyebut sistem ini sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja dalam kerangka kapitalisme kolonial, di mana buruh berada pada posisi paling rentan.
Selain kontrak kerja yang ketat, pengawasan terhadap buruh juga dilakukan secara sistematis. Hal ini dapat dilihat dari arsip yang tersimpan di Museum Perkebunan Indonesia II.
Pemandu museum, Sindi, menjelaskan bahwa pada masa kolonial diterapkan sistem daktiloskopi atau pencatatan sidik jari sebagai identitas pekerja.
"Daktiloskopi ini digunakan buat para pekerja Tionghoa, Jawa, dan Tamil sebagai berkas para pekerja," ujarnya.
Lebih dari sekadar identitas, dokumen tersebut mencatat berbagai aspek kehidupan buruh.
"Berkas ini mencatat utang piutang, tindakan kejahatan, hingga menjadi syarat jika pekerja ingin dipindahkan ke perkebunan lain," jelas Sindi.
Sistem ini dikelola oleh AVROS, yang sejak awal abad ke-20 berperan dalam mengatur industri perkebunan di Sumatera Timur.
Dalam catatan sejarah, fungsi daktiloskopi tidak hanya administratif, tetapi juga menjadi alat kontrol sosial dan politik, termasuk untuk mencegah buruh melarikan diri dan mengawasi mereka yang dianggap berpotensi melakukan perlawanan.
Buiskool menilai sistem tersebut sebagai bagian dari mekanisme kontrol yang lebih luas dalam sistem perkebunan kolonial.
"Ini kontrak sipil, tapi dihukum secara kriminal. Itu yang membuat sistem ini sangat kontroversial," tegasnya.
Selain tekanan kerja dan pengawasan ketat, buruh juga menghadapi sistem ekonomi yang tidak menguntungkan. Praktik monopoli terhadap kebutuhan seperti opium dan perjudian membuat banyak buruh kehilangan penghasilan mereka.
Akibatnya, tidak sedikit buruh yang terjebak dalam siklus kerja berulang karena tidak mampu kembali ke daerah asal.
"Setelah kontrak habis, mereka tidak punya uang untuk pulang dan terpaksa bekerja lagi," ungkap Buiskool.
Di sisi lain, sejarah ini juga mencatat munculnya tokoh-tokoh ekonomi seperti Tjong A Fie, yang berperan dalam perkembangan kota Medan, meskipun berada dalam sistem ekonomi kolonial yang kompleks.
Tekanan internasional akhirnya mendorong penghapusan punale sanctie pada 1931, yang menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perlindungan buruh.
Meski demikian, perjalanan panjang buruh di Sumatera Utara tidak berhenti di sana. Setelah kemerdekaan hingga era modern, isu kesejahteraan, perlindungan kerja, dan hak buruh tetap menjadi bagian dari perjuangan yang berkelanjutan.
Momentum Hari Buruh menjadi pengingat bahwa di balik perkembangan ekonomi, terdapat sejarah panjang perjuangan manusia yang tidak boleh dilupakan.
Artikel ini ditulis A. Fahri Perdana Lubis, peserta program Maganghub Kemnaker di detikcom
(nkm/nkm)
