.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) ke Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Total tambahan TKD ke tiga provinsi yang terdampak bencana itu mencapai Rp 10,6 triliun.
Pernyataan itu disampaikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, sebagai respons atas masih terjadinya banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Dalam sambutannya, Tito menegaskan bahwa situasi kebencanaan di Sumatera belum sepenuhnya pulih. Ia menyebut sejumlah daerah di Aceh seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues masih menghadapi kondisi berat.
Sementara, di Sumatera Utara fokus penanganan berada di kawasan Tapanuli dan sekitarnya. Di Sumatera Barat, wilayah Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar menjadi prioritas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita pikir bencana sudah selesai, namun ternyata banjir masih terus terjadi, longsor pun masih terjadi. Artinya, kita tidak boleh lengah dan harus terus mempercepat pemulihan di daerah-daerah terdampak," ujar Tito, Sabtu (25/4/2026).
Ia menegaskan, tambahan anggaran dari pemerintah pusat merupakan bentuk keberpihakan terhadap daerah yang masih berjuang bangkit.
"Intinya, Bapak Presiden menambah Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak. Seluruh kabupaten/kota mendapatkan itu, sehingga tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses pemulihan," tegasnya.
Data yang dipaparkan menunjukkan dari total 75 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut, sebanyak 53 daerah terdampak bencana. Dari jumlah itu, 39 kabupaten/kota (74 persen) telah kembali normal, tiga daerah (6 persen) mendekati normal, dan 11 daerah (20 persen) masih membutuhkan perhatian khusus.
Tito juga menekankan pentingnya kecepatan pemulihan yang harus diiringi dengan ketepatan penggunaan anggaran.
"Data ini bukan sekadar angka, tapi harus menjadi kenyataan di lapangan. Saya minta semua pihak mengawal agar anggaran ini benar-benar direalisasikan dan dirasakan masyarakat," katanya.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, Mendagri turut mengapresiasi solidaritas antardaerah. Ia mencontohkan kontribusi dari pemerintah daerah di Sumatera Utara yang berhasil menghimpun bantuan hibah untuk Aceh.
"Ini yang kita harapkan, gotong royong antardaerah. Sumatera Utara bisa menghimpun Rp 260 miliar untuk Aceh, ini bukti bahwa daerah tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi bencana," ujarnya.
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa skema TKD tahun 2026 dirancang untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah tanpa mengurangi hak anggaran.
"TKD ini tidak dipotong, tetapi dikembalikan setara dengan tahun sebelumnya setelah efisiensi. Tujuannya agar daerah tetap punya ruang fiskal yang cukup untuk pemulihan dan pembangunan," jelasnya.
Sementara itu, kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong peningkatan kinerja daerah melalui insentif fiskal berbasis capaian, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Dalam ajang tersebut, pemerintah daerah diberikan penghargaan dalam empat kategori utama, yakni pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta inovasi pembiayaan daerah.
Melalui forum ini, pemerintah berharap sinergi pusat dan daerah semakin kuat, tidak hanya dalam peningkatan kinerja, tetapi juga dalam menghadapi bencana dan mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.
Artikel ditulis Mutiara Helia Praditha peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom
Simak Video "Video Mendagri: Tak Semua Kepala Daerah Buruk, Banyak yang Kinerjanya Bagus"
[Gambas:Video 20detik]
(astj/astj)
