.webp)
Pemerintah Aceh tengah mengevaluasi pembayaran iuran BPJS bagi warga Tanah Rencong. Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) mengaku ke depan akan membuat pengawasan di sektor kesehatan.
"Kita kemarin dengan JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) baru kita bilang evaluasi sudah ribut se-dunia bukan sekampung," kata Mualem dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, banyak yang nyinyir di media sosial begitu informasi evaluasi itu disampaikan ke masyarakat. Keributan disebut berefek kepada banyak hal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi Alhamdulillah kita nggak usah jawab, kita diam saja. Tapi dengan kita rileks, dengan kita santai hari ini sudah terjawab berapa sudah kita selamatkan uang dari JKA itu," jelasnya.
"Jadi ke depan, ini perlu kita buat pengawasan di kesehatan supaya tidak ada carut-marut. Alhamdulillah semuanya jelas, pasti dan tidak ada tindakan lain untuk hari berikutnya," lanjut Ketua Umum Partai Aceh itu.
Diketahui, Pemerintah Aceh mengumumkan mulai 1 Mei mendatang pembayaran iuran BPJS sebagian warga Tanah Rencong tidak lagi ditanggung lewat Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Pemerintah daerah hanya menanggung masyarakat ekonomi menengah.
"Substansi sosialisasi terkait pelaksanaan JKA 2026 adalah mulai 1 Mei 2026 masyarakat Aceh yang masuk dalam kategori sejahtera (desil 8, 9 dan 10) tidak lagi ditanggung oleh JKA. Namun untuk masyarakat dengan kasus medis serius katastropik seperti cuci darah tetap ditanggung JKA dan tidak dipengaruhi desil tertentu," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA dalam keterangannya, Selasa (31/3).
MTA menjelaskan, selama ini masyarakat Aceh kategori desil ekonomi 1 hingga 5 ditanggung pembiayaan BPJS oleh APBN dalam program JKN (PBI-JK). Sementara desil 6-10 pembayaran iuran ditanggung lewat program JKA kecuali TNI/polri dan ASN.
Namun dengan kebijakan terbaru pelaksanaan JKA 2026 ini, jelas MTA, JKA hanya menanggung masyarakat Aceh pada level ekonomi desil 6 dan 7 atau menengah. Sedangkan masyarakat yang masuk kategori ekonomi sejahtera atau desil 8, 9 dan 10 diminta untuk membayar secara mandiri.
"Untuk itu masyarakat desil 8, 9 dan 10 diharapkan dapat mengalihkan ke BJPS mandiri untuk mempertahankan UHC-nya," jelasnya.
(agse/nkm)
