.webp)
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal mengungkap sejumlah tantangan yang saat ini dihadapi pemerintah kota di Indonesia. Dia mengajak kepala daerah berkolaborasi untuk menghadapi tantangan tersebut.
"Kita dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana di antaranya tekanan fiskal daerah, kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan transformasi digital hingga tuntunan pembangunan yang inklusif yang berkelanjutan," dalam sambutan dalam acara pembukaan rapat kerja (raker) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) I di Banda Aceh, Senin (20/4/2026).
Raker bertema 'Kota Tangguh, Fiskal Kuat, Kolaborasi Erat' dihadiri kepala daerah dari 21 kota di Komwil I. Illiza menjelaskan, tema itu bukan hanya sekadar slogan tapi juga refleksi dari kebutuhan nyata yang dihadapi pemerintah kota hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kota-kota di Indonesia, kata Illiza, telah berada pada fase transisi yang menuntut kepala daerah beradaptasi cepat terhadap perubahan baik dari sisi ekonomi, sosial, lingkungan maupun tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kolaborasi saat ini sangat diperlukan.
"Dalam konteks ini kolaborasi bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Berbicara tema kita, Kota Banda Aceh memiliki pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga dalam menghadapi bencana. Dari pengalaman itu kami belajar bahwa membangun kota yang tangguh bencana tidak mungkin dilakukan sendiri," jelas Illiza.
Illiza mengenang saat tsunami menghancurkan Kota Banda Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Pemulihan Aceh kala itu berhasil dilakukan karena adanya keterlibatan banyak pihak dan bantuan dari berbagai negara.
"Banyak negara hadir untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi," ungkap mantan anggota DPR RI itu.
Mantan wakil wali kota Banda Aceh itu menjelaskan, Banda Aceh saat ini sudah mendeklarasikan diri sebagai kota parfum. Selain itu, banyak program disusun untuk membangun ibu kota provinsi Aceh.
"Dalam situasi seperti ini diperlukan kebijakan fiskal yang adaptif yang betul-betul efisien, yang berorientasi pada hasil, tata kelola keuangan daerah harus seiring sejalan dengan reformasi pelayanan perizinan yang cepat, secara transparan dan berbasis digital," ujar Illiza.
(agse/nkm)
