.webp)
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), turun tangan langsung menyelesaikan perselisihan antara Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, dan Wakil Bupati Hasan Basri. Melalui rangkaian mediasi marathon, kedua pimpinan daerah tersebut akhirnya sepakat untuk berdamai dan kembali harmonis.
Ketegangan di pucuk pimpinan Pidie Jaya ini sebelumnya dipicu oleh persoalan pembagian wewenang. Wakil Bupati Hasan Basri merasa belum menerima pelimpahan tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak keduanya dilantik pada 18 Februari 2025.
Langkah mediasi ini diambil Wagub Dek Fadh berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Dek Fadh menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan daerah adalah prioritas utama agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah Aceh ingin memastikan roda pemerintahan tetap berjalan baik. Karena itu, kedua pihak akan kita dudukkan bersama untuk mencari jalan keluar terbaik," kata Dek Fadh dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).
Mantan anggota DPR RI tersebut menjelaskan bahwa sinergi antara kepala daerah dan wakilnya merupakan kunci efektivitas pembangunan.
"Melalui forum mediasi ini diharapkan bupati dan wakil Bupati Pidie Jaya dapat mencapai kesepahaman, sehingga hubungan kerja kembali harmonis dan fokus pada pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah," jelasnya.
Upaya perdamaian ini tidak terjadi secara instan. Dek Fadh melakukan pendekatan persuasif dengan menemui kedua belah pihak secara terpisah sejak Kamis pagi untuk menyerap aspirasi dan akar permasalahan.
Setelah bertemu dengan Hasan Basri pada pagi hari dan Sibral Malasyi pada siang harinya, Dek Fadh juga melibatkan tokoh masyarakat serta Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pidie Jaya, Abiya Kuta Krueng, untuk mendorong rekonsiliasi.
Puncak mediasi terjadi pada Kamis malam di kediaman dinas Wakil Gubernur di Blang Padang, Banda Aceh. Dalam pertemuan tertutup tersebut, Bupati Sibral Malasyi dan Wabup Hasan Basri akhirnya sepakat mengakhiri perselisihan yang ditandai dengan aksi salam komando dan saling berangkulan.
Menanggapi keberhasilan mediasi tersebut, Dek Fadh menyatakan bahwa langkah cepat ini krusial untuk mencegah gejolak pemerintahan yang berkepanjangan.
"Mediasi ini merupakan langkah cepat Pemerintah Aceh untuk meredam gejolak pemerintahan di Pidie Jaya, agar upaya pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh berbagai persoalan," ujar Dek Fadh, Jumat (3/4).
Ia menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus berada di atas segalanya, terutama bagi Pidie Jaya yang tengah fokus pada pembangunan pascabencana.
"Yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan dapat kembali berjalan solid, fokus pada pelayanan kepada masyarakat, dan memastikan pembangunan di Pidie Jaya terus bergerak maju," pungkasnya.
(afb/afb)
