.webp)
Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional karena kekhawatiran terhadap ancaman serius pada pasokan bahan bakar akibat konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyampaikan bahwa dirinya telah meneken perintah eksekutif guna menjaga ketahanan energi di tengah terganggunya rantai pasokan global.
Dilansir detikNews dari BBC, Selasa (24/3/2026), perang antara AS-Israel dan Iran yang berdampak pada penutupan efektif Selat Hormuz mengguncang pasar energi dunia. Kondisi ini memicu lonjakan harga sekaligus kelangkaan pasokan. Situasi tersebut menjadi tantangan besar bagi Filipina yang sangat bergantung pada impor bahan bakar dan rentan terhadap gangguan distribusi maupun produksi.
"Keadaan darurat energi nasional dengan ini dideklarasikan mengingat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dan bahaya yang mengancam ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara," kata Marcos dalam perintah eksekutif yang dibagikan kepada media pada hari Selasa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Marcos menjelaskan, kebijakan ini memungkinkan pemerintah menjalankan langkah-langkah terkoordinasi untuk meredam dampak gangguan terhadap perekonomian. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah membentuk komite khusus guna memastikan kelancaran pergerakan, distribusi, serta ketersediaan bahan bakar, pangan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya.
Status darurat ini akan berlaku selama satu tahun, kecuali jika diperpanjang atau dihentikan lebih awal oleh presiden.
Keputusan tersebut muncul setelah sejumlah senator mendesak pemerintah mengakui kondisi "tingkat darurat" yang dirasakan masyarakat akibat lonjakan harga minyak. Pada Selasa, kenaikan harga kembali terjadi, dengan bensin dan solar tercatat melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebelum konflik pada Februari.
Filipina diketahui mengimpor sekitar 98% kebutuhan minyak mentahnya dari kawasan Teluk. Dampak konflik ini pun meluas, mulai dari sektor transportasi hingga kenaikan harga beras.
Sejak konflik pecah, pemerintah telah menggulirkan berbagai kebijakan, seperti pemberian subsidi bagi pengemudi transportasi, pengurangan layanan feri, hingga penerapan sistem kerja empat hari bagi aparatur sipil negara guna menghemat konsumsi bahan bakar.
Sebelumnya di hari yang sama, Menteri Energi Sharon Garin menyebut cadangan bahan bakar Filipina diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 45 hari ke depan.
Ia juga menjelaskan kepada wartawan bahwa untuk sementara waktu, negara akan lebih mengandalkan pembangkit listrik berbasis batu bara guna memenuhi kebutuhan energi, sebagai respons atas melonjaknya harga gas alam cair (LNG).
(nkm/nkm)
