.webp)
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons polemik terkait narasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan anggaran pendidikan nasional. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan MBG tidak mengurangi program pendidikan yang sudah berjalan.
"Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru," kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir detikNews, Jumat (27/2/2026).
Teddy menjelaskan bahwa MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Soal pendanaannya, ia menyebut program tersebut telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR, termasuk dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak," kata dia.
Teddy juga menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menghentikan program pendidikan yang telah ada di masa presiden sebelumnya. Ia menyatakan seluruh program strategis tetap berjalan, bahkan diperkuat dengan tambahan kebijakan baru.
"Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ada Kartu Indonesia Pintar, berjalan. Ada Program Indonesia Pintar, berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada Sekolah Rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di Sekolah Rakyat." kata dia.
Lebih jauh, Teddy menyampaikan bahwa pemerintah juga fokus memperbaiki infrastruktur sekolah yang mengalami kerusakan sejak lama.
"Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16 ribu sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp 17 triliun. Diwadahi oleh Mendikdasmen," lanjutnya.
Selain itu, ia menegaskan adanya peningkatan perhatian terhadap kesejahteraan guru, termasuk guru honorer dan non-ASN berupa kenaikan tunjangan dan pemberian insentif.
"Ada lagi yang bilang, guru-guru tidak diperhatikan. Faktanya, ada tiga nih. Satu, mengenai guru honorer. Saya mau sampaikan bahwa secara kewenangan guru honorer itu ada di bawah pemerintah daerah. Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di jaman Presiden Prabowo, menjadi Rp 400 ribu," kata Teddy.
"Kemudian yang kedua, ada tunjangan guru non-ASN. Jumlahnya berapa? Dari Rp 1,5 juta tahun lalu naik menjadi Rp 2 juta. Kemudian yang ketiga, apalagi kebijakannya. Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah, jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Dan sudah berjalan," lanjut dia.
"Ada lagi yang bilang, guru-guru tidak diperhatikan. Faktanya, ada tiga nih. Satu, mengenai guru honorer. Saya mau sampaikan bahwa secara kewenangan guru honorer itu ada di bawah pemerintah daerah. Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di jaman Presiden Prabowo, menjadi Rp 400 ribu," kata Teddy.
"Kemudian yang kedua, ada tunjangan guru non-ASN. Jumlahnya berapa? Dari Rp 1,5 juta tahun lalu naik menjadi Rp 2 juta. Kemudian yang ketiga, apalagi kebijakannya. Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah, jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Dan sudah berjalan," lanjut dia.
(nkm/nkm)
