.webp)
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto mengungkap komitmen program prioritas pada tahun 2026. Salah satunya adalah memastikan pelayanan ke masyarakat dan tunda salur ke kabupaten dan kota dituntaskan.
Kepastian itu disampaikan SF Hariyanto di satu tahun kepemimpinan. SF memastikan pelayanan dasar masyarakat harus tetap berjalan di tengah tantangan fiskal saat ini.
"Fokus pertama kita tahun ini menjaga pelayanan dasar tetap berjalan. Termasuk memastikan stabilitas terjaga, selesaikan kewajiban termasuk tunda bayar kepada pihak ketiga dan tunda salur ke kabupaten kota," kata SF di Balai Pauh Janggi, Jalan Diponegoro, Jumat (20/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyelesaian itu menjadi prioritas supaya roda pemerintahan tak terganggu. Apalagi, tunda salur sangat dibutuhkan oleh daerah untuk pembangunan dan memulihkan keuangan daerah.
"InsyaAllah tahun 2026 seluruh kewajiban dapat kita selesaikan secara bertahap dan tuntas. Kami menyadari tahun pertama ini belum semua harapan dapat kami tunaikan, karena kondisi fiskal dan situasi yang mengharuskan kami melakukan penyusunan prioritas," katanya.
SF Hariyanto juga menyampaikan maaf ke masyarakat Riau. Mengingat masih banyak program belum berjalan maksimal setelah genap satu tahun setelah pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Riau. Dalam perjalanan satu tahun ini masih terdapat hal-hal yang belum maksimal. Namun kami tidak berhenti, sejak saya ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur, fokus besar saya adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," kata SF didampingi Sekdaprov Riau Syahrial Abdi dan Kepala Bappeda Purnama.
Meskipun begitu, untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemprov Riau sudah membentuk tim optimalisasi PAD lintas instansi. Tim tersebut juga melibatkan DPRD serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memastikan langkah yang diambil terintegrasi dan terukur.
Langkah konkret lain adalah memperkuat digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Sehingga sistem lebih transparan dan terintegrasi, potensi kebocoran dapat ditekan sekaligus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi.
Selain itu, Pemprov Riau juga mendorong agar investasi yang masuk ke daerah menggunakan rekening Bank Riau Kepri Syariah atau Bank Riau Kepri Syariah. Ini sebagai bagian dari penguatan ekosistem keuangan daerah.
"Deviden yang dihasilkan dapat kembali untuk masyarakat Riau. Target kita jelas, potensi PAD akan bertambah hingga tiga sampai lima triliun yang kita dapat nanti dari pajak kendaraan, pajak bahan bakar, dan termasuk air permukaan," terangnya.
(ras/afb)
