.webp)
Anggota Fraksi PKS (F-PKS) DPR RI memotong gaji untuk menggalang bantuan kepada korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Bantuan itu disalurkan ke daerah yang terdampak bencana yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sekjen DPP PKS Muhammad Kholid mengatakan jika ratusan korban jiwa akibat bencana ini tidak boleh dipandang hanya sebagai angka saja. Seluruh pihak harus bekerja bersama-sama untuk penanganan bencana ini.
"Ini bukan hanya sekedar angka statistik, mereka adalah saudara-saudara kita yang harus kita bantu, yang meninggal kita doakan, yang terluka kita bantu agar sembuh, tentu ini tidak bisa diselesaikan hanya satu pihak, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat karena yang memiliki resources yang sangat besar adalah pemerintah pusat," kata Muhammad Kholid di Medan, Rabu (3/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf disebut telah menginstruksikan kader untuk memberikan kontribusi terbaik. Kader PKS di Sumut disebut sejak hari pertama sudah ikut membantu penanganan di Sibolga-Tapteng dan saat ini sudah kembali ke Medan.
"Kami sebagai partai politik ingin memberikan kontribusi terbaik, oleh karena itu Presiden Partai Al Muzzammil Yusuf sudah memberikan intruksi kepada seluruh kader PKS, struktur, dan juga pejabat publik," ucapnya.
Anggota F-PKS DPR RI disebut memotong gaji mereka untuk bantuan kepada korban bencana. Bantuan ke Sumut, dibawa oleh Kholid dan akan didistribusikan ke Tapanuli bagian Selatan, Sibolga-Tapteng, dan Langkat hari ini.
"Ini bantuan yang kami bawa adalah hasil dari pemotongan gaji dari anggota Fraksi DPR RI, kemarin kami sudah sampaikan ke Sumatera Barat dan sekarang kami sampaikan ke Sumatera Utara dan Aceh," ujarnya.
Di sisi lain, PKS meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan menaikkan status menjadi bencana nasional. Sebab, butuh sumber daya besar untuk penanganan khususnya pasca bencana.
"Kami atas nama Partai Keadilan Sejahtera agar pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan menaikkan status bencana ini menjadi bencana nasional, agar mobilisasi sumber daya yang ada karena ini prosesnya tidak boleh berhenti di sini, penanganan pasca bencana itu tidak mudah, kapasitas pemerintah provinsi dan daerah harus didukung secara totalitas oleh pemerintah pusat," tutupnya.
Untuk diketahui, bencana banjir bandang dan longsor terjadi di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar. Hingga hari ini ratusan korban jiwa sudah meninggal dan masih ada ratusan korban yang belum ditemukan.
(niz/nkm)
