Pemprov Ungkap 13 Daerah Asal PMI Ilegal di Sumut

Pemprov Ungkap 13 Daerah Asal PMI Ilegal di Sumut

Nizar Aldi - detikSumut
Senin, 17 Nov 2025 19:20 WIB
Kadis P3AKB Sumut Dwi Endah Purwanti saat konfrensi pers di Kantor Gubsu. (Foto: Nizar Aldi/detikSumut)
Kadis P3AKB Sumut Dwi Endah Purwanti saat konfrensi pers di Kantor Gubsu. (Foto: Nizar Aldi/detikSumut)
Medan -

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumut Dwi Endah Purwanti mengungkapkan terdapat 13 daerah asal PMI ilegal di Sumut. Semuanya berada di Pantai Timur Sumut.

"Penyumbang tenaga PMI ilegal itu kan ada 13, mulai dari Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Asahan, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Batu Bara, Tanjungbalai sampai dengan Labuhanbatu itu kan titik-titik asal PMI ilegal," kata Dwi Endah Purwanti di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Senin (17/11/2025).

Dwi Endah menjelaskan jika Pemprov Sumut sendiri mengungkapkan ada 26 kasus yang ditangani dengan korban sebagian meninggal dunia. Sementara dari 141 yang dipulangkan tahun ini, 32 di antaranya dibiayai Pemprov Sumut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang 12 itu yang dianggap sebagai kasus ya, tapi kan kemarin ada pemulangan 141 orang itu yang ditangani oleh Pemprovsu dari 141 itu kan 32 itu dipulangkan dengan pembiayaan Pemprovsu, yang kami katakan 26 itu yang menjadi korban dan itu sebagian meninggal," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Secara data, Dwi Endah mengungkapkan jika data PMI ilegal naik. Hal itu karena banyaknya anak muda yang berangkat ke Kamboja secara ilegal.

"Gini, kalau dari angkanya memang naik ya terutama karena banyak sekali anak-anak muda kita bekerja di Kamboja itu ya, kita harapkan nantinya tidak terus-terusan, cukuplah Agung Prasetyo itu jenazah terakhir yang kita pulangkan," ungkapnya.

Dinas P3AKB Sumut disebut fokus pada pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pihaknya bekerja sama dengan sejumlah lembaga dalam hal itu.

"Kami dari DP3AKB kami kan fokusnya pada pencegahan, artinya semua jalur kita masukin termasuk organisasi perempuan, kemudian kampus," tuturnya.




(dhm/dhm)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads