.webp)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar layanan BPJS Kesehatan difokuskan hanya untuk masyarakat miskin, sementara kelompok masyarakat kaya diarahkan menggunakan asuransi swasta.
"Kita juga ingin sistem mekanisme iuran dibikin seefisien mungkin, di mana standar kelas rawat inap standar. Maksudnya apa, supaya ya sudah BPJS fokus di bawah aja. Saya bilang nggak usah cover yang kaya kaya, yang kaya kelas 1 biarin diambil swasta," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, dilansir detikFinance, Kamis (13/11/2025).
Menurut Budi, langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan BPJS Kesehatan. Ia menyoroti bahwa selama iuran tidak mengalami penyesuaian, lembaga tersebut kerap mencatatkan defisit keuangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan, BPJS Kesehatan hanya mencatatkan kondisi keuangan positif pada tahun 2016, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Di luar tahun-tahun tersebut, BPJS mengalami defisit. Terakhir kali pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan terjadi pada 2016 dan 2020.
Pada 2023, pendapatan iuran BPJS mencapai Rp 151,7 triliun, sementara beban Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang harus dibayarkan mencapai Rp 158,9 triliun. Kondisi serupa juga terjadi pada 2024, dengan pendapatan Rp 165,3 triliun dan beban Rp 175,1 triliun.
Melihat situasi tersebut, Budi menegaskan pentingnya evaluasi rutin terhadap besaran iuran agar layanan kesehatan tetap bisa berjalan dengan baik.
"Tetapi ini harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Maka kita bersama mengatakan bahwa iuran sangat-sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat," tuturnya.
Artikel ini telah terbit di detikHealth dengan judul: Menkes Usul BPJS Kesehatan Hanya Layani Masyarakat Miskin |
(nkm/nkm)
