APBD Sumut 2026 Diproyeksikan Rp 11,67 Triliun, Turun Rp 875 M karena Ini

Foto: Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) (Datuk Haris Molana/detikcom)

Medan -

APBD 2026 Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan berjumlah Rp 11,6 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar Rp 875 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengatakan APBD 2026 turun karena adanya penurunan dana transfer ke daerah (TKD). Ia menyebut APBD 2026 akan fokus ke lima prioritas pembangunan yakni bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, infrastruktur, serta pengembangan berbasis kawasan strategis.

"Pendapatan Pemprov Sumut tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 11,67 triliun, menurun sekitar Rp 875,81 miliar (6,98%) dibanding tahun sebelumnya," kata Bobby melalui keterangannya, Kamis (6/11/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bobby menyampaikan itu saat menyampaikan nota keuangan R-APBD 2026 ke DPRD Sumut, pada Rabu (6/11) kemarin. Menantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan penurunan APBD 2026 karena ada penyesuaian TKD.

"Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp1,07 triliun (18,69%). Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp 6,96 triliun, meningkat Rp 547,76 miliar dari tahun sebelumnya," ucapnya.

Di APBD 2026, menurut dia, anggaran pendidikan sebesar Rp 1,285 triliun lebih, bidang kesehatan Rp 499 miliar lebih, pertanian dan ketahanan pangan Rp 151 miliar lebih, serta infrastruktur Rp 1,5 triliun lebih.

"Kebijakan APBD Tahun 2026 diarahkan pada tiga prinsip ilmiah fiskal, yaitu efisiensi anggaran, efektivitas kebijakan yang berorientasi hasil, fokus pada outcome dan impact, bukan sekadar realisasi anggaran, serta kemandirian fiskal untuk mendorong peningkatan PAD. Lewat prinsip tersebut kita merumuskan arah prioritas pembangunan 2026," ungkapnya.

Melihat dinamika fiskal tahun depan, Bobby Nasution berharap sinergitas Pemprov Sumut dengan DPRD Sumut semakin baik. Sehingga legislatif dan eksekutif Sumut memiliki cara pandang yang sama untuk mensejahterakan masyarakat Sumut.

"Pembangunan Sumut butuh kolaborasi dan sinergitas eksekutif dan legislatif, DPRD bukan hanya mitra politik, tetapi mitra akuntabilitas publik, oleh karena perlu kesamaan cara pandang, semangat yang kuat dan konsistensi perjuangan bersama untuk Sumut yang unggul, maju dan berkelanjutan," katanya.