.webp)
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mendorong agar persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi pondok pesantren di Sumut digratiskan. Ia juga mendorong agar pondok pesantren yang belum ada PBG dibantu pembuatannya.
Hal itu disampaikan Bobby saat di momen peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Lapangan Merdeka Kota Binjai. Bobby mengatakan agar Pemkab dan Pemkot juga melakukan pendataan keamanan bangunan pondok pesantren.
"Saya harap kabupaten/kota bisa mendata pesantren di daerahnya, bukan maksud untuk intervensi, hanya untuk mengecek bangunan yang digunakan santri kita aman dan layak untuk belajar, kalau belum ada PBG-nya dibantu. Kalau pondasinya kurang, diberi catatan, dibantu agar bangunannya aman dan nyaman," kata Bobby Nasution dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bobby juga menilai penting untuk menghapus praktik perundungan atau bullying di lingkungan sekolah, termasuk pondok pesantren. Sehingga ia meminta agar kepolisian dan TNI ikut sama-sama memastikan hal itu tidak terjadi.
"Kapolda dan Pangdam mari kita sama-sama pastikan tidak ada bullying dan kekerasan di pesantren. Kalau boleh, izinkan kami masuk agar bisa bersama-sama mensosialisasikannya," ucapnya.
Wali Kota Binjai Amir Hamzah menyebutkan jika pihaknya telah membentuk Satgas untuk mengecek bangunan pondok pesantren. Pihaknya juga akan memberikan kemudahan dalam proses pengurusan izin.
"Kami tentu akan memberikan kemudahan izin. Sesuai arahan Pak Gubernur, kami sudah membentuk Satgas untuk memeriksa semua pesantren yang ada di Kota Binjai," sebut Amir Hamzah.
Untuk diketahui, dilansir dari detikJogja, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebut hanya 50 pondok pesantren di Indonesia yang mengantongi PBG. Karena itu, untuk mencegah kejadian di Sidoarjo, Jawa Timur, Dody meminta ponpes harus memiliki PBG.
"Karena di seluruh Indonesia hanya 50 ponpes yang memiliki izin mendirikan bangunan, yang lain belum," kata Dody kepada wartawan di Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, Minggu (5/10).
Padahal, Dody mengungkapkan bahwa seharusnya semua ponpes telah mengantongi PBG. Semua itu, lanjut Dody, untuk mencegah kejadian seperti di ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk pada Senin (29/9/2025).
"Kalau itu harusnya kan semua pesantren ada Izin Mendirikan Bangunan yang saat ini namanya berganti PBG. Nah, itu nanti kita koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenag karena ponpes di bawah Kemenag," ucapnya.
(mjy/mjy)
