.webp)
Curhatan warga soal ada rumah sakit tak menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan diterima DPRD Pekanbaru. Bahkan hal ini dinilai menyulitkan warga Kota Bertuah mendapat layanan kesehatan yang maksimal.
Curhatan layanan kesehatan itu diterima Anggota DPRD Pekanbaru Tekad Abidin. Tekad mengungkap terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan akses layanan kesehatan meskipun pemerintah telah mengucurkan Rp 90 miliar untuk layanan kesehatan bagi warga Kota Pekanbaru.
"Pemerintah Kota Pekanbaru ini telah menyalurkan dana UHC Rp 90 miliar. Harapannya seluruh masyarakat Pekanbaru memiliki akses layanan kesehatan," kata Tekad, Selasa (23/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun faktanya, di lapangan masih ditemukan ketimpangan dalam pelayanan kesehatan. Penyebabnya karena ada rumah sakit, klinik atau fasilitas kesehatan belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Salah satunya adalah rumah sakit ternama di Jalan Hang Tuah. Rumah sakit milik swasta itu tak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan meskipun telah memiliki fasilitas yang memadai.
"Prinsipnya BPJS ini seharusnya membuka peluang kerjasama seluas-luasnya agar ini masyarakat memiliki akses kesehatan dari semua fasilitas kesehatan di Pekanbaru. Ini yang tidak dilakukan saat ini, mereka pilih-pilih," kata Tekad.
Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses rumah sakit terdekat. Bahkan hal ini dianggap menyulitkan bagi masyarakat sekitar karena harus berobat jauh.
"Padahal kalau peluang ini dibuka seluas-luasnya, faskes ini akan bersaing secara sehat untuk meningkatkan pelayanannya. Mana yang baik akan digunakan dan yang tidak ditinggalkan. Kita mau kompetisi ini menguntungkan masyarakat," kata Tekad.
Untuk itu, Tekad meminta BPJS Kesehatan sebagai regulator membuka peluang pada rumah sakit dan klinik. Sehingga masyarakat bisa memiliki banyak pilihan layanan kesehatan setelah dana miliaran untuk kesehatan itu dikucurkan.
(ras/mjy)
