.webp)
DPR RI dan Pemerintah Pusat saat ini tengah membahas revisi Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA). Gubernur Muzakir Manaf alias Mualem meminta hasil revisi harus sesuai dengan perjanjian damai yang diteken di Helsinki, Finlandia.
"Kami harap DPR RI dan Pemerintah Pusat agar revisi UUPA dapat segera diselesaikan dan hasil revisinya juga harus sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian damai MoU Helsinki," kata Mualem dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).
Ketua Umum Partai Aceh itu meminta masyarakat Tanah Rencong kompak mengawal revisi UU agar hasilnya tidak menyisakan pasal-pasal yang mengambang dan sulit diimplementasikan. Dia juga mengajak semua pihak bersatu padu memperjuangkan serta mengawal agar hasil revisi benar-benar sesuai dengan Mou Helsinki.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Mualem menegaskan komitmennya terhadap perdamaian Aceh. Dia juga mengingatkan Pemerintah Pusat konsisten dengan perjanjian yang telah ditandatangani pada 15 Agustus 2005 silam.
"Kami komit dengan perdamaian, maka Pemerintah Pusat juga harus komit dengan perjanjiannya dalam MoU Helsinki. Mari kita rawat perdamaian dan mari kita bangun Aceh," jelas mantan Panglima GAM itu.
"Yakinlah, saat Aceh aman dan sejahtera, insya Allah Indonesia juga akan aman sejahtera," lanjutnya.
Mualem mengapresiasi Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh yang sangat serius memperjuangkan kekhususan dan aspirasi rakyat Aceh dalam rapat Badan Legislasi DPR RI.
"Terima kasih kepada Ketua Forbes DPR/DPD RI asal Aceh dan juga kepada seluruh Anggota Forbes DPR/DPD RI. Bersama Pak Ketua TA. Khalid mereka telah bersuara lantang menyampaikan aspirasi dan harapan kami seluruh rakyat Aceh," ujar mantan wakil gubernur Aceh itu.
(nkm/nkm)
