.webp)
Massa dari HMI berunjuk rasa ke gedung DPRD Medan sore ini. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.
"Alih-alih menjadi corong aspirasi masyarakat, DPRD justru dinilai lebih sibuk mengurus kepentingan pribadi dan kelompok elit politik. Oleh karena itu, kami Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Medan menyampaikan beberapa tuntutan yang harus segera ditindaklanjuti," ungkap Ketua HMI Cabang Medan Cici, Rabu (3/9/2025).
Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan di antaranya yaitu meminta tunjangan mewah para anggota DPRD Kota Medan agar dihapuskan. Hal itu dinilai bertentangan dengan kondisi masyarakat saat ini
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, DPRD Kota Medan justru menikmati fasilitas dan tunjangan berlebihan. Hal ini mencederai rasa keadilan dan memperlebar jurang antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Kami menuntut penghapusan tunjangan mewah tersebut," ujarnya.
"Anggaran hasil efisiensi harus dialihkan untuk kebutuhan publik, terutama sektor pendidikan dan kesehatan," lanjutnya.
Kemudian, Cici menyebut pihaknya menginginkan adanya audit dan transparansi anggaran di DPRD Kota Medan.
"Banyak anggaran DPRD yang tidak jelas peruntukannya, minim transparansi, dan rawan disalahgunakan. Padahal, seluruh anggaran tersebut bersumber dari uang rakyat. Kami mendesak audit menyeluruh terhadap anggaran DPRD Kota Medan. Membuka akses publik terhadap laporan belanja dan penggunaan anggaran DPRD," jelas Cici.
Selain itu, pihaknya juga meminta evaluasi kinerja DPRD Kota Medan baik fungsi legislasi maupun pengawasan. Sebab belakangan ini kinerja DPRD Medan dinilai kerap gagal menjawab keresahan rakyat.
"Kami menuntut evaluasi kinerja DPRD Kota Medan secara menyeluruh. DPRD harus aktif mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan perlindungan hak masyarakat," kata Cici.
"Sebaliknya, kami menolak keras rencana pengesahan UU TNI dan RUU Polri yang berpotensi menghidupkan kembali praktik militeristik dan represif terhadap rakyat sipil," pungkasnya.
(mjy/mjy)
