.webp)
Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 dipatok sebesar Rp 335 triliun. Dana tersebut bersumber dari anggaran pendidikan yang totalnya mencapai Rp 757 triliun. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan biaya harian yang diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan perhitungan itu berdasarkan jumlah penerima MBG di 2026 yang ditargetkan mencapai 82,9 juta orang.
Dengan asumsi setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi 20-21 hari tiap bulan, maka anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan makan gratis bisa mencapai Rp 25 triliun per bulan, atau sekitar Rp 300 triliun dalam setahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk dana Rp 335 triliun tahun depan itu lebih banyak untuk intervensi makan bergizi. Karena untuk intervensinya saja kami akan menggunakan kurang lebih Rp 1,2 triliun per hari atau sekitar kurang lebih Rp 25 triliun per bulan. Karena penerima manfaatnya sudah kami asumsikan mencakup 82,9 juta," ujar Dadan dalam acara Talkshow Potret 1 Tahun BGN, dilansir detikFinance, Selasa (19/8/2025).
"Jadi kalau akhir tahun itu 82,9 juta tercapai, maka tahun depan kami akan mulai dari awal Januari dengan melayani 82,9 juta untuk 20-21 hari per bulan, kemudian 12 bulan selama 1 tahun. Jadi hitungannya demikian," tambahnya.
Selain untuk penyediaan makanan, sebagian dana juga akan dipakai untuk operasional BGN dan dukungan manajemen, termasuk digitalisasi pencatatan agar pengeluaran SPPG lebih transparan.
"Jadi sebagian besar sih uangnya mungkin hampir 75% itu untuk intervensi makan bergizi," tegasnya.
Realisasi Program MBG
Hingga Selasa (19/8), realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp 10,3 triliun dari total anggaran 2025 senilai Rp 71 triliun. Jumlah penerima manfaat tercatat 20 juta orang, terdiri dari siswa, ibu hamil dan menyusui, serta balita.
Karena target penerima dipercepat hingga 82,9 juta orang pada akhir 2025, pemerintah juga menyiapkan tambahan dana Rp 100 triliun di luar anggaran Rp 71 triliun yang sudah ada.
"Badan Gizi sampai hari ini kami baru menyerap Rp 10,5 triliun uang yang dianggarkan dari Rp 71 triliun, belum ada menyentuh yang di-standby-kan Rp 100 triliun," ujar Dadan di Kantor Berita Antara, Jakarta.
Namun, ia memperkirakan dari tambahan Rp 100 triliun itu, hanya sekitar Rp 50 triliun yang akan terserap hingga akhir tahun. Dengan demikian, total anggaran yang benar-benar digunakan untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut diperkirakan mencapai Rp 121 triliun.
"Kita sudah punya Rp 71 triliun. Kemudian Pak Presiden sudah siapkan tambahan Rp 100 triliun. Setelah kami hitung-hitung, mungkin kami tidak bisa menyerap Rp 100 triliun. Makanya mungkin kami akan serap maksimal Rp 50 triliun. Karena penerima manfaat di awal 2025 ini kan bertahap ya," ungkapnya.
Meski realisasi saat ini masih kecil, Dadan optimistis penyerapan dana akan meningkat seiring bertambahnya penerima manfaat. Ia menargetkan pada September 2025 sudah ada 10.000 SPPG aktif, sehingga kebutuhan anggaran bisa mencapai Rp 10 triliun per bulan.
"Jadi sekarang sudah Rp 10,3 triliun, dan ini akan semakin meningkat dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat. Nanti di bulan September, kalau kita sudah bisa membentuk kurang lebih 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi, maka setiap bulan itu Rp 10 triliun sendiri," jelasnya.
BGN juga menargetkan pada November 2025 jumlah SPPG sudah bertambah menjadi 30.000 dengan penerima manfaat penuh 82,9 juta orang. Pada tahap itu, kebutuhan anggaran diperkirakan Rp 1,2 triliun per hari atau Rp 25 triliun per bulan, sesuai skema yang sudah ditentukan. Dengan kata lain, realisasi anggaran MBG akan berjalan seiring dengan bertambahnya jumlah penerima layanan.
(nkm/nkm)
